Langsung ke konten utama

Postingan

Implementasi Satu Data Indonesia — Dari Perpres ke UU, dari Administratif ke Substantif

  Policy Brief Isu: Evaluasi Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dan Arah Penguatan Melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia Tanggal: 24 Oktober 2026 1. Ringkasan Eksekutif Satu Data Indonesia (SDI) telah menjadi kebijakan tata kelola data nasional sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 . Namun, setelah lebih dari lima tahun implementasi, SDI dinilai belum berjalan optimal . Tantangan utama bukan pada ketersediaan data, melainkan pada fragmentasi lintas sektor, ego sektoral antar-kementerian/lembaga, dan praktik administratif yang berorientasi checklist rather than kualitas . DPR RI telah menyetujui RUU Satu Data Indonesia untuk disahkan menjadi undang-undang pada 6 Oktober 2026, dengan harapan dapat memperkuat daya paksa regulasi dan membangun kepatuhan lintas instansi . Brief ini menganalisis akar masalah implementasi SDI dan merekomendasikan strategi transisi dari kepatuhan administratif menuju tata kelola data yang substantif dan berdampak pada kebi...
Postingan terbaru

Kelemahan Sistem Keamanan Digital PDNS: Kritik terhadap Tata Kelola, Back-up Data, dan Literasi Digital

  POLICY BRIEF Isu: Kelemahan Sistem Keamanan Digital PDNS: Kritik terhadap Tata Kelola, Back-up Data, dan Literasi Digital Sumber: Artikel "Sebuah Cerita: Kelemahan Sistem Keamanan Digital, Kritik dan Rekomendasi untuk PDNS" (Kelas Kebijakan Publik, 2 Juli 2024), merujuk pada laporan Detik.com , Rapat DPR Komisi I (27 Juni 2024), pernyataan Kepala BSSN Hinsa Siburian, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan pakar IT Lukman Hakim (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Tanggal: 24 Oktober 2026 1. RINGKASAN EKSEKUTIF Kebocoran data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengungkap kelemahan fundamental dalam sistem keamanan digital Indonesia. Dalam Rapat DPR Komisi I tanggal 27 Juni 2024, terungkap bahwa tidak ada cadangan data nasional yang memadai — Kepala BSSN menyebutnya sebagai akibat "tata kelola yang buruk," sementara Ketua Komisi I DPR RI menyoroti "kebodohan dalam mengamankan data negara." Pakar IT Lukman Hakim menambahkan faktor literasi digital ...