Penanganan Karhutla lintas batas dan pembentukan Joint Task Force Indonesia–Singapura untuk penegakan hukum korporasi

 Policy Brief

Isu: Penanganan Karhutla lintas batas dan pembentukan Joint Task Force Indonesia–Singapura untuk penegakan hukum korporasi

Tanggal: 27 Oktober 2026

Tingkat Urgensi: Tinggi. Karhutla berdampak langsung pada kesehatan puluhan juta warga di Sumatera dan Kalimantan, hubungan diplomatik dengan negara tetangga, dan kredibilitas komitmen iklim Indonesia. Namun, respons yang tersedia berada pada ranah penegakan hukum, diplomasi ASEAN, dan tata kelola perizinan—bukan pada perluasan operasi pemadaman semata.

1. Ringkasan Eksekutif

Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa rakyat Indonesia di Sumatera dan Kalimantan adalah korban pertama Karhutla—bukan negara tetangga yang menerima kabut asap lintas batas. Pemerintah telah mengerahkan sekitar 71.000 personel darat dan 51 unit udara dengan operasi water bombing, es kering, dan modifikasi cuaca, tetapi menghadapi tekanan El Nino yang parah. Singapura, melalui Menlu Vivian Balakrishnan, mengakui pernyataan tersebut dan sepakat membentuk Joint Task Force (JTF) untuk memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab, termasuk pertukaran informasi intelijen keuangan dan penelusuran aliran dana lintas negara.

Peluang kebijakan terletak pada tiga hal: (a) JTF memberi Indonesia akses pada kapasitas investigasi keuangan Singapura yang selama ini sulit dijangkau, (b) kerangka AATHP sudah tersedia sebagai payung hukum, dan (c) terdapat preseden penegakan hukum lintas yurisdiksi dari kasus Surya Darmadi. Risiko utamanya adalah JTF berhenti sebagai simbol diplomatik tanpa mandat investigasi yang jelas, serta keterbatasan kapasitas pembuktian di Indonesia untuk mengaitkan titik api dengan korporasi tertentu.

2. Latar Belakang dan Konteks

Dampak domestik. Karhutla menempatkan petani kecil, anak-anak, dan keluarga di Sumatera serta Kalimantan sebagai pihak yang paling awal dan paling lama terpapar asap. Presiden Prabowo menjadikan penanganan Karhutla sebagai prioritas nasional, dengan konsekuensi anggaran dan mobilisasi sumber daya yang besar.

Dimensi lintas batas. Kabut asap melintasi wilayah Singapura dan Malaysia, menjadikan Karhutla isu diplomatik tahunan. Namun, framing yang digunakan Menlu RI—bahwa korban pertama adalah rakyat Indonesia—menggeser narasi dari “Indonesia sebagai sumber masalah” menjadi “Indonesia sebagai korban utama sekaligus pihak yang paling berkepentingan untuk menyelesaikannya”.

Akar masalah. Menlu Singapura menegaskan bahwa meskipun El Nino adalah faktor alam, kebakaran hutan dan lahan kerap disebabkan oleh aktivitas manusia—yakni pembukaan lahan oleh korporasi. Ini sejalan dengan temuan historis bahwa titik api terkonsentrasi pada konsesi tertentu, bukan tersebar merata.

Kerangka hukum yang ada. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) menjadi payung diplomatik, tetapi memiliki keterbatasan: tidak ada mekanisme sanksi yang mengikat, dan penegakan sepenuhnya bergantung pada hukum domestik masing-masing negara. JTF adalah instrumen baru yang berpotensi mengisi celah ini pada level operasional.

3. Analisis Kebijakan: Di Mana Letak Persoalannya?

3.1 Celah pembuktian, bukan celah komitmen

Indonesia sudah memiliki instrumen hukum (UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) untuk menindak korporasi pembakar lahan. Persoalannya adalah kesulitan membuktikan keterkaitan antara titik api, entitas pemegang konsesi, dan pemilik manfaat (beneficial owner) yang sebenarnya. Struktur kepemilikan berlapis melalui holding di Singapura memperumit rantai pertanggungjawaban—dan inilah titik di mana JTF memiliki nilai tambah paling nyata.

3.2 Asimetri kapasitas investigasi keuangan

Singapura memiliki kapasitas investigasi aliran dana yang kuat (CPIB, MAS, dan rezim anti-pencucian uangnya). Indonesia memiliki kewenangan atas lokasi kejadian, saksi, dan bukti lapangan. JTF mempertemukan dua kapasitas yang saling melengkapi—tetapi hanya jika mandatnya mencakup pertukaran bukti yang dapat digunakan di pengadilan, bukan sekadar berbagi informasi intelijen yang bersifat umum.

3.3 Risiko JTF sebagai simbol tanpa gigi

Tanpa terms of reference yang jelas, JTF berisiko menjadi forum konsultasi tahunan yang menghasilkan pernyataan bersama tanpa dakwaan. Pengalaman kerja sama lintas batas di kawasan menunjukkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada kejelasan mandat, tenggat, dan indikator keluaran—misalnya jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan, bukan jumlah pertemuan yang diselenggarakan.

3.4 Dimensi keadilan sosial

Framing “rakyat Indonesia sebagai korban pertama” memiliki implikasi kebijakan yang konkret: kompensasi dan pemulihan kesehatan bagi masyarakat terdampak seharusnya menjadi bagian dari tuntutan hukum terhadap korporasi, bukan hanya sanksi administratif. Ini juga memperkuat legitimasi domestik atas tindakan tegas terhadap perusahaan besar.

4. Opsi Kebijakan

Opsi A — JTF dengan mandat penegakan hukum penuh (investigasi bersama, pertukaran bukti, dan asistensi hukum timbal balik).
Risiko moderat, dampak tinggi. Membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat daripada pernyataan bersama—kemungkinan melalui MLA atau perjanjian bilateral khusus. Namun, ini adalah satu-satunya opsi yang dapat menghasilkan dakwaan konkret.

Opsi B — JTF dengan mandat terbatas pada pertukaran informasi intelijen.
Risiko rendah, dampak rendah. Mudah disepakati, tetapi kemungkinan besar tidak menghasilkan penuntutan. Berisiko memperkuat persepsi bahwa JTF hanya simbol.

Opsi C — Pendekatan unilateral Indonesia dengan penguatan domestik (audit konsesi, pembekuan izin, penelusuran beneficial owner melalui DJP).
Risiko rendah–moderat, dampak moderat. Tidak bergantung pada Singapura, tetapi kurang efektif untuk entitas yang asetnya berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Opsi D — Kombinasi B dan C sebagai langkah awal, dengan eskalasi ke A dalam 12 bulan.
Risiko terkendali, dampak bertahap. Realistis secara diplomatik, tetapi memerlukan disiplin untuk benar-benar melakukan eskalasi.

5. Rekomendasi

Prioritas 1 (0–3 bulan): Susun Terms of Reference JTF yang eksplisit dan terukur. ToR harus mencakup: (a) daftar korporasi yang menjadi target awal berdasarkan titik api dan konsesi, (b) mekanisme pertukaran bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum di kedua yurisdiksi, (c) kewenangan penelusuran beneficial owner hingga lapisan terakhir, dan (d) tenggat pelaporan publik. Tanpa ToR yang jelas, JTF tidak akan berbeda dari forum konsultasi biasa.

Prioritas 2 (3–12 bulan): Integrasikan penelusuran aliran dana dengan rezim pajak dan anti-pencucian uang. Gunakan temuan JTF sebagai masukan bagi DJP dan PPATK untuk menguji apakah entitas Singapura yang terkait konsesi terbakar memenuhi syarat substansi dan beneficial ownership—memanfaatkan kerangka PMK 112/2025 yang sudah ada. Ini menghubungkan agenda Karhutla dengan agenda keadilan fiskal secara operasional, bukan retoris.

Prioritas 3 (3–12 bulan): Bangun mekanisme pemulihan bagi masyarakat terdampak. Rumuskan dasar hukum untuk menuntut biaya pemulihan kesehatan dan lingkungan sebagai bagian dari gugatan terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab. Ini mengimplementasikan framing “rakyat Indonesia korban pertama” secara konkret, bukan hanya dalam pernyataan pers.

Prioritas 4 (12–24 bulan): Dorong penguatan AATHP melalui preseden JTF. Jika JTF berhasil menghasilkan penuntutan, jadikan model ini sebagai usulan formal dalam kerangka ASEAN untuk mekanisme penegakan lintas batas yang lebih mengikat—memanfaatkan momentum kepemimpinan Indonesia di kawasan.

Prioritas 5 (berkelanjutan): Transparansi konsesi dan titik api. Publikasikan data titik api yang tertaut pada pemegang konsesi secara berkala. Keterbukaan data mempermudah pembuktian publik dan mengurangi ruang bagi korporasi untuk berlindung di balik struktur kepemilikan berlapis.

6. Penutup

Pernyataan Menlu RI bahwa rakyat Indonesia adalah korban pertama Karhutla adalah koreksi framing yang penting, tetapi nilai kebijakannya bergantung pada whether ia diterjemahkan menjadi penegakan hukum yang konkret. JTF Indonesia–Singapura adalah peluang nyata untuk menutup celah pembuktian yang selama ini melindungi korporasi pembakar lahan—tetapi hanya jika mandatnya dirancang untuk menghasilkan dakwaan, bukan pernyataan bersama. Prioritas utama dalam tiga bulan ke depan adalah kejelasan ToR, bukan seremoni penandatanganan.

Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
Karhutla	Kebakaran Hutan dan Lahan
JTF	Joint Task Force (Satuan Tugas Bersama)
AATHP	ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
MLA	Mutual Legal Assistance
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
CPIB	Corrupt Practices Investigation Bureau (Singapura)
MAS	Monetary Authority of Singapore
ToR	Terms of Reference (Kerangka Acuan Kerja)