Kelas Kebijakan Publik

  Permasalahan yang dihadapi: Ketidakpastian Harga Tiket : Harga tiket pesawat terbang tidak stabil dan sering kali berubah-ubah, yang menyebabkan kesulitan dalam perencanaan bisnis. Ketergantungan pada Bahan Bakar : Harga bahan bakar, seperti Pertamina, juga tidak stabil dan dapat mempengaruhi biaya operasional. Kurangnya Pelatihan dan Pemahaman : Pilot tidak selalu memiliki pelatihan yang cukup untuk menangani situasi darurat, seperti kegagalan mesin. Kurangnya Inovasi dan Teknologi : Pesawat-pesawat yang digunakan sering kali tidak memiliki fitur modern, seperti parasut, yang dapat membantu dalam situasi darurat. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi : Pilot sering kali tidak memiliki komunikasi yang baik dengan staf darat dan dengan pesawat lain dalam lalu lintas udara. Solusi Kebijakan: Stabilisasi Harga Tiket : Melakukan perencanaan yang lebih baik dan mengurangi ketidakpastian harga tiket dengan memperkirakan lebih baik biaya operasional. Diversifikasi Sumber Energi : Mengguna...

  Permasalahan Pentingnya Interdisipliner dalam Riset Riset di Indonesia sering kali terfragmentasi dan tidak terintegrasi antara berbagai disiplin ilmu. Kendala Sistem Pendidikan di Indonesia Sistem pendidikan dikelola secara terpusat, menghambat fleksibilitas dan perkembangan riset. Dosen menghadapi tantangan dalam kenaikan pangkat yang bergantung pada persetujuan kementerian. Perubahan Menuju Ekonomi Berbasis Pengetahuan Indonesia masih bergantung pada ekonomi berbasis sumber daya, dan transisi ke ekonomi berbasis pengetahuan belum didukung sepenuhnya oleh sistem pendidikan. Pengalaman Akademik di Inggris dan Indonesia Akademisi di Indonesia merasa terhambat oleh sistem yang kurang fleksibel dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan di luar negeri. Pengaruh Sosial Media dan Teknologi terhadap Pendidikan Teknologi seperti AI sudah diintegrasikan dalam pendidikan di luar negeri, sementara di Indonesia, masih ada kekurangan tenaga pengajar berkualitas untuk memanfaatkan teknolo...

  Permasalahan yang Dihadapi: Harga Obat yang Tinggi : Masalah: Perbedaan harga antara obat generik, branded generik, dan obat paten. Harga obat branded generik dan obat impor masih tinggi meskipun obat generik sudah terjangkau. Praktik pemasaran dan birokrasi yang menghambat penurunan harga obat juga menjadi kendala. Kekurangan Dokter : Masalah: Kekurangan jumlah dokter di Indonesia yang signifikan dibandingkan dengan standar global. Pembatasan jumlah fakultas kedokteran dan moratorium yang ada menghambat peningkatan jumlah dokter. Penempatan fakultas kedokteran yang terbatas di kota-kota besar seperti Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Sistem Kesehatan yang Terfokus pada Pengobatan : Masalah: Sistem kesehatan yang terlalu fokus pada pengobatan sakit daripada pencegahan kesehatan. Kurangnya perhatian pada promosi kesehatan dan pendidikan pencegahan yang lebih murah dan efektif daripada pengobatan penyakit. Solusi Kebijakan: Mengurangi Harga Obat : Solusi: Meningkatkan transparansi harg...

Permasalahan yang Dihadapi Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping : Usulan untuk mengenakan bea masuk anti-dumping sebesar 199% pada tujuh kategori industri seperti alas kaki, tekstil, kosmetik, elektronik, dan keramik. Risiko Perang Dagang : Potensi memicu perang dagang dengan negara lain yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Dampak PHK : Ancaman gelombang PHK jika kebijakan diterapkan tanpa pertimbangan matang. Kenaikan Harga Barang : Peningkatan harga barang-barang yang diimpor, yang dapat membebani konsumen. Ketidakpastian Pasar : Ketidakpastian di pasar yang mempengaruhi arsitek, pemborong, dan konsumen karena perubahan harga barang. Kesulitan Akses Produk : Hambatan akses terhadap produk impor yang diperlukan oleh masyarakat dan industri. Kesulitan Industri Domestik : Keterbatasan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan tanpa dukungan impor. Solusi Kebijakan Perbaikan Industri Domestik : Memperbaiki industri dalam negeri dengan mengadopsi teknologi terbaru dan meningkatka...

Di siang yang cerah, ketika saya tengah duduk di ruang tengah rumah, berita yang saya baca di tirto.id tentang skandal judi online yang melibatkan anggota legislatif membuat saya terhenyak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru saja mengungkap bahwa lebih dari 1.000 orang anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD, terlibat dalam perjudian online. Angka transaksi mereka mencapai miliaran rupiah, mencoreng nama baik lembaga legislatif yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam rapat dengan DPR RI pada tanggal 26 Juni 2024, mengungkapkan temuan mengejutkan ini. "Apakah ada legislatif pusat dan daerah yang bermain judi online? Iya, kita menemukan lebih dari 1.000 orang," ujar Ivan. Menurutnya, PPATK mencatat sekitar 63 ribu transaksi dengan nilai mencapai Rp25 miliar. Temuan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak agar data PPATK segera diserahkan ke Mahk...

Sebagai pemerhati kebijakan publik, saya merespons dengan rasa keprihatinan terhadap kebocoran data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Masalah ini menjadi sorotan utama di tengah masyarakat Indonesia belakangan ini. Keprihatinan saya semakin mendalam setelah membaca laporan dari Detik.com yang mengungkapkan kurangnya langkah-langkah keamanan yang tepat pada PDNS. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi I menggelar pertemuan khusus pada tanggal 27 Juni 2024 lalu, yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Diskusi ini mempertanyakan kesiapan mereka dalam menghadapi serangan siber seperti yang baru saja terjadi pada PDNS. Menurut Kepala BSSN, Hinsa Siburian, kebocoran data terjadi karena tata kelola yang buruk, di mana tidak ditemukan cadangan data nasional yang memadai. Namun, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyalahkan tidak adanya backup data bukan hanya pada tata kelola, tapi juga sebagai akibat dari kebodoh...

Seminggu terakhir, gemuruh berita tentang lumpuhnya Pusat Data Nasional oleh serangan siber ransomware menggema di seluruh negeri. Saya (Farid) menemukan laporan terbaru dari Detik.com dengan judul yang menggugah, "Dampak PDN Diserang Hacker, Pakar UGM: Kepercayaan Masyarakat Bakal Turun". Berdasarkan berita ini, serangan terhadap PDN telah berlangsung sejak Kamis (20/6/2024), mengakibatkan gangguan serius pada berbagai layanan masyarakat. Salah satu yang paling terkena dampak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan 47 domain layanan mereka termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan KIP Kuliah terganggu parah akibat serangan tersebut. Khususnya, pernyataan Prof. Ridi Ferdiana dari Fakultas Teknik UGM menarik perhatian saya. Ridi mengekspresikan kekecewaannya atas kejadian ini, mengingat pentingnya PDN sebagai aset vital bagi masyarakat Indonesia. Dia menyoroti perlunya perbaikan dalam arsitektur sistem informasi,...