Langsung ke konten utama

Sebuah Cerita: Kelemahan Sistem Keamanan Digital, Kritik dan Rekomendasi untuk PDNS

Sebagai pemerhati kebijakan publik, saya merespons dengan rasa keprihatinan terhadap kebocoran data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Masalah ini menjadi sorotan utama di tengah masyarakat Indonesia belakangan ini. Keprihatinan saya semakin mendalam setelah membaca laporan dari Detik.com yang mengungkapkan kurangnya langkah-langkah keamanan yang tepat pada PDNS.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi I menggelar pertemuan khusus pada tanggal 27 Juni 2024 lalu, yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Diskusi ini mempertanyakan kesiapan mereka dalam menghadapi serangan siber seperti yang baru saja terjadi pada PDNS. Menurut Kepala BSSN, Hinsa Siburian, kebocoran data terjadi karena tata kelola yang buruk, di mana tidak ditemukan cadangan data nasional yang memadai.

Namun, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyalahkan tidak adanya backup data bukan hanya pada tata kelola, tapi juga sebagai akibat dari kebodohan dalam mengamankan data negara. Pernyataan ini menambah ketegangan dalam diskusi yang mengkritisi sistem keamanan nasional.

Saya juga memperhatikan pernyataan dari Lukman Hakim, pakar IT dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang menyoroti kurangnya literasi digital di Indonesia. Lukman menekankan perlunya penerapan infrastruktur keamanan yang lebih baik serta kebijakan yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) untuk mengelola keamanan data di PDNS. Dia juga menggarisbawahi pentingnya backup data secara berkala dan penggunaan sistem operasi server yang lebih aman seperti Linux, untuk mengurangi risiko terhadap serangan siber.

Dari analisis ini, saya menyusun rekomendasi kepada Kementerian Kominfo sebagai berikut:

  1. Penguatan SDM di Kementerian Kominfo: Mendesak pemerintah untuk memastikan SDM di Kementerian Kominfo memiliki keahlian yang cukup dalam teknologi informasi dan keamanan cyber.

  2. Peningkatan Keamanan Berlapis: Mendorong penerapan keamanan berlapis pada server dan database nasional, termasuk penggunaan firewall dan kebijakan akses yang ketat.

  3. Peningkatan Backup Data: Memastikan bahwa semua data di PDNS di-backup secara rutin ke lokasi yang berbeda, untuk mengantisipasi kehilangan data akibat serangan siber atau bencana alam.

  4. Pemilihan OS Server yang Tepat: Mendorong penggunaan sistem operasi server yang lebih aman seperti Linux, yang memiliki keamanan yang lebih kuat dan lebih sedikit menjadi target utama bagi serangan malware.

Dengan langkah-langkah ini, saya berharap bahwa PDNS dapat menghadapi tantangan keamanan data dengan lebih efektif dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem informasi nasional.


Sumber

Berita: Detik.com

Gambar: cribbcs.net

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dampak Jangka Panjang Kebijakan Prabowo: Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Indonesia

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 telah menjadi perbincangan hangat di kalangan ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Dengan target penghematan hingga Rp 306 triliun, langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fiskal negara yang selama ini mengalami defisit. Namun, di balik ambisi efisiensi ini, terdapat berbagai dampak jangka panjang yang perlu dianalisis lebih dalam. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan efisiensi anggaran Prabowo dapat memengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, baik dari sisi peluang maupun risikonya. Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran Efisiensi anggaran bukanlah konsep baru dalam pemerintahan Indonesia. Namun, langkah yang diambil oleh Prabowo kali ini cukup agresif, mencakup pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sebuah Cerita: Krisis Siber Nasional, Mengamankan PDN dan Memulihkan Kepercayaan Publik

Seminggu terakhir, gemuruh berita tentang lumpuhnya Pusat Data Nasional oleh serangan siber ransomware menggema di seluruh negeri. Saya (Farid) menemukan laporan terbaru dari Detik.com dengan judul yang menggugah, "Dampak PDN Diserang Hacker, Pakar UGM: Kepercayaan Masyarakat Bakal Turun". Berdasarkan berita ini, serangan terhadap PDN telah berlangsung sejak Kamis (20/6/2024), mengakibatkan gangguan serius pada berbagai layanan masyarakat. Salah satu yang paling terkena dampak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan 47 domain layanan mereka termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan KIP Kuliah terganggu parah akibat serangan tersebut. Khususnya, pernyataan Prof. Ridi Ferdiana dari Fakultas Teknik UGM menarik perhatian saya. Ridi mengekspresikan kekecewaannya atas kejadian ini, mengingat pentingnya PDN sebagai aset vital bagi masyarakat Indonesia. Dia menyoroti perlunya perbaikan dalam arsitektur sistem informasi,...
Posting Komentar
Baca selengkapnya