Langsung ke konten utama

Tantangan dan Strategi SDK-JSM dalam Meningkatkan IPM dan Infrastruktur Sulawesi Barat

 

Dr. H. Suhardi Duka, M.M. bersama Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk periode 2025-2030. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta. /Foto/Istimewa /Pikiran Rakyat Sulbar


Fenomena ketimpangan pembangunan di Sulawesi Barat menjadi tantangan besar bagi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Jenderal Salim D. Mengga (JSM). Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata nasional dan disparitas infrastruktur antarwilayah yang signifikan, dibutuhkan kebijakan yang strategis dan inovatif untuk menjawab berbagai tantangan yang ada.

Tantangan Pembangunan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sulawesi Barat berada pada angka 70, masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai 74,39. Faktor utama penyebabnya adalah kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang belum optimal. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas serta layanan kesehatan yang merata menjadi penghambat utama dalam meningkatkan IPM.

Selain itu, disparitas infrastruktur antarwilayah juga menjadi kendala signifikan. Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil sangat mencolok. Daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Sulawesi Barat sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Kemiskinan yang masih tinggi turut menjadi tantangan yang harus diatasi. Dengan angka kemiskinan mencapai 12%, Sulawesi Barat masih memiliki pekerjaan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya lapangan pekerjaan dan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ini. Sementara itu, dalam era efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, pemerintah daerah harus menghadapi pemotongan dana dari pusat, yang dapat berdampak pada proyek-proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan.

Strategi dan Solusi

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, SDK-JSM perlu menerapkan strategi yang komprehensif. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. SDK-JSM berkomitmen menyediakan beasiswa untuk 1.000 anak dari keluarga kurang mampu serta meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan berbasis kompetensi. Selain itu, program "Setiap Desa, Ada Dokter" juga diluncurkan guna memastikan layanan kesehatan dapat menjangkau hingga pelosok desa. Peningkatan fasilitas kesehatan dan program penanganan stunting menjadi bagian dari upaya perbaikan sektor kesehatan di Sulawesi Barat.

Di sektor ekonomi, SDK-JSM menekankan penguatan ekonomi lokal sebagai upaya pengurangan kemiskinan. Pemerintah daerah akan memberikan bantuan ekonomi bagi 1.000 UMKM guna meningkatkan daya saing usaha kecil. Selain itu, distribusi ternak dan mesin pertanian dilakukan untuk meningkatkan sektor pertanian dan peternakan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan pro-bisnis yang menarik bagi investor juga menjadi strategi untuk meningkatkan investasi daerah.

Pembangunan infrastruktur yang merata juga menjadi prioritas SDK-JSM. Pemerintah daerah akan mendorong alokasi dana lebih banyak untuk proyek infrastruktur di daerah 3T guna mengurangi kesenjangan antarwilayah. Selain itu, kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akan dimanfaatkan guna mendapatkan pendanaan pembangunan yang lebih inklusif. Optimalisasi pembangunan jalan dan transportasi juga akan dilakukan guna mempercepat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan distribusi barang serta jasa.

Optimalisasi Sinergi dengan Pemerintah Pusat

SDK-JSM akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar bagi proyek strategis di Sulawesi Barat. Selain itu, program transmigrasi juga didorong sebagai salah satu solusi pemerataan ekonomi dan pembangunan. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kesimpulan

Dengan berbagai tantangan yang ada, SDK-JSM harus menerapkan kebijakan yang berbasis pada efisiensi dan inovasi. Langkah-langkah strategis dalam peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, serta infrastruktur menjadi kunci utama dalam membawa Sulawesi Barat menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa visi dan misi pembangunan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...

Menuntaskan Tenaga Kontrak Pemerintah 2025: Keputusan MenPAN-RB Nomor 16/2025 tentang PPPK Paruh Waktu Sebagai Solusi Transformasi Kepegawaian

Penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pada tahun 2025 menandai era baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih efisien, terstruktur, dan profesional. Selama ini, sistem rekrutmen tenaga honorer dinilai tidak pasti dan kurang jelas, menyebabkan banyak tenaga kerja non-ASN menerima upah di bawah standar regional (UMR) serta menimbulkan beban anggaran yang tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pengangkatan tenaga non-ASN sebagai PPPK paruh waktu, memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini bekerja tanpa status dan jaminan yang jelas. Latar Belakang dan Urgensi Penerbitan KepmenPANRB 16/2025 KepmenPANRB 16/2025 lahir sebagai respons terh...