Kebijakan Penanganan Banjir, Sungai dan Irigasi di Kabupaten Mamuju oleh Kabid SDA PUPR Kabupaten Mamuju

Saya, Muhammad Haksa Kharakan, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Mamuju, saat ini berada dalam program BUKA RUANG.

Tugas utama dari bidang Sumber Daya Air di bawah naungan Dinas PUPR, khususnya di Kabupaten Mamuju, adalah menyiapkan bahan, menyelenggarakan pengawasan, pemeliharaan, evaluasi, serta pengendalian sumber daya air. Kami juga bertanggung jawab untuk mengawasi sumber daya air di wilayah-wilayah sungai sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

Visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Mamuju terkait dengan sumber daya air di Dinas PUPR adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik serta ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan sumber daya air. Contoh kegiatan tersebut adalah normalisasi sungai, penguatan tebing, pengerukan saluran buang, dan peningkatan daerah irigasi, khususnya di wilayah persawahan yang masih dalam kewenangan Kabupaten Mamuju. Beberapa kegiatan lainnya juga berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai atau Kementerian, namun dapat diintervensi oleh Kabupaten dalam situasi darurat seperti bencana alam.

Contoh intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah pembangunan tanggul penahan ombak dan pengerukan serta penguatan tebing sungai yang sangat mendesak. Program-program ini bertujuan untuk meminimalisir dampak banjir, terutama di wilayah perkotaan yang menjadi pusat pemukiman, pemerintahan, perdagangan, dan kegiatan lainnya yang vital.

Setiap tahun, kami melaksanakan program seperti normalisasi dan pengerukan sedimen di kanal-kanal kota. Selain itu, kami juga siap merespon bencana banjir, baik di dalam maupun luar kota, melalui arahan pimpinan. Program ini bertujuan mengurangi dampak banjir yang setiap tahunnya terus menjadi tantangan, terutama dengan meningkatnya debit air akibat pembukaan lahan yang semakin luas di daerah pegunungan. Hal ini menyebabkan air tidak dapat tertampung di saluran-saluran sungai, sehingga sering terjadi genangan di wilayah pemukiman.

Tantangan ke depan adalah memastikan kapasitas saluran drainase dan sungai di perkotaan dapat mengimbangi peningkatan debit air. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Mengingat terbatasnya anggaran di tingkat kabupaten, kita memerlukan intervensi dari pihak luar, seperti Balai Wilayah Sungai, Kementerian, dan bahkan provinsi, untuk bersama-sama mengatasi masalah banjir.

Di Kabupaten Mamuju, terdapat daerah irigasi yang tersebar di beberapa kecamatan. Kegiatan yang dilakukan di daerah irigasi ini meliputi rehabilitasi jaringan irigasi serta peningkatan saluran alami menjadi saluran konstruksi. Tujuannya adalah meningkatkan fungsi irigasi agar dapat beroperasi tidak hanya saat musim hujan, tetapi juga di musim kemarau dengan debit air yang lebih sedikit. Program ini telah berjalan, seperti yang kami lakukan di Kecamatan Palang dengan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat.

Selain itu, kami juga menangani saluran drainase yang menyatu dengan jalan, yang dapat ditangani oleh Bina Marga, Cipta Karya, atau bidang Sumber Daya Air. Kegiatan pemeliharaan dan konstruksi saluran buang dan kanal juga menjadi tugas kami untuk memastikan infrastruktur tetap berfungsi optimal.

Salah satu intervensi penting yang telah dilakukan adalah pembangunan tanggul penahan ombak di Rangas, yang diusulkan oleh masyarakat setempat karena abrasi pantai telah merusak kawasan pekuburan. Kami telah menyelesaikan sekitar 90% proyek tersebut, termasuk pengerjaan tanggul di Kecamatan Kaluku Barat.

Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa hingga provinsi, usulan-usulan prioritas diajukan untuk dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran. Selain Musrenbang, proposal dari masyarakat juga sering menjadi dasar program prioritas, terutama jika kebutuhan tersebut sangat mendesak.

Tantangan lain yang kami hadapi adalah kekurangan tenaga teknis. Ke depan, kami membutuhkan tambahan tenaga ahli di bidang Sumber Daya Air untuk menunjang pengawasan dan pelaksanaan program. Tenaga teknis ini harus mampu mengawasi dan membina proyek-proyek yang melibatkan pihak ketiga, seperti konsultan pengawas.

Untuk masyarakat, kami mengimbau agar ada kesadaran kolektif dalam menjaga saluran drainase dan tidak membuang sampah sembarangan. Gotong royong harus dihidupkan kembali untuk menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, perambahan hutan di kawasan lindung perlu dihindari agar resapan air tetap terjaga.

Dalam hal irigasi, PUPR telah membangun infrastruktur yang selanjutnya diserahkan kepada masyarakat, seperti kelompok tani (P3A), untuk memeliharanya. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga infrastruktur ini agar berfungsi optimal.