Langsung ke konten utama

Kebijakan Strategi Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Part 1 oleh Nurudin Rahman, S.Sos, MAP

 


Dalam program "Buka Ruang," Nurudin Rahman, S.Sos, MAP, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menjelaskan mengenai berbagai aspek pendapatan daerah dan upaya meningkatkan kemandirian fiskal di provinsi tersebut. Saat ini, pendapatan asli daerah (PAD) baru mencapai sekitar 18% dari total APBD, sehingga ketergantungan pada transfer dari pusat masih signifikan.

Nurudin menyoroti berbagai jenis pajak yang dikelola oleh Provinsi Sulawesi Barat, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Setiap pajak memiliki kontribusi berbeda untuk pendapatan daerah. Misalnya, pajak kendaraan bermotor dikenakan setiap tahun, sedangkan bea balik nama berlaku saat pembelian kendaraan baru atau bekas.

Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, seperti kepolisian, Jasa Raharja, dan pemerintah daerah dalam memungut pajak, terutama untuk pajak kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan efisiensi, program bebas bea balik nama (BBN2) sedang diterapkan bagi pemilik kendaraan bekas yang ingin memutihkan nama kepemilikan.

Nurudin juga mengingatkan masyarakat tentang manfaat membayar pajak, seperti peluang mengikuti undian berhadiah dan jaminan dari Jasa Raharja dalam kasus kecelakaan. Dia mendorong warga Sulawesi Barat untuk taat pajak, karena dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan raya hingga ke daerah pedesaan.

Dalam rangka meningkatkan PAD, Sulawesi Barat juga mengadopsi praktik dari Sulawesi Selatan, di mana kendaraan yang belum membayar pajak tidak diizinkan untuk mengisi bahan bakar. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan daerah.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Migrasi Kelas Menengah ke Pinggiran Jakarta dan Dampaknya

Narasumber (Kang Yayat): "Saya punya data bahwa banyak orang yang sebelumnya tinggal di pusat Jakarta kini memilih pindah ke pinggiran atau kota satelit. Lihat data BPS: populasi Jakarta Pusat semakin menurun setiap tahun. Pertanyaannya, siapa yang berpindah? Kelas menengah. Contohnya, kawasan elit seperti Menteng tidak lagi seperti dulu. Perumahan-perumahan premium mulai sepi, bahkan mal-mal di pusat kota banyak yang tutup karena tingginya biaya pajak. Ini menunjukkan bahwa kelas menengah merasa lingkungan Jakarta tidak lagi sesuai ekspektasi mereka. Fenomena serupa terjadi di Jakarta Barat, mirip dengan kondisi pasca-kerusuhan 1998 ketika banyak orang pindah karena faktor keamanan. Sekarang, alasan migrasi lebih terkait kualitas hidup. Saya pernah diminta seorang pengembang properti menganalisis penjualan rumah senilai Rp5 miliar per unit—laku keras! Siapa pembelinya? Kelas menengah atas Jakarta yang menginginkan standar hidup lebih tinggi di wilayah pinggiran. Per...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai: Antara Kepanikan dan Solusi Cerdas

Masa libur Lebaran tahun ini seharusnya menjadi momen sukacita setelah sebulan penuh berpuasa, tetapi realitasnya justru meninggalkan rasa pahit di mulut. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belum reda, daya beli masyarakat yang terus merosot, dan terpaan kebijakan tarif impor Amerika Serikat sebesar 32% telah menciptakan badai ekonomi yang sulit dihindari. Rupiah pun terjun bebas, menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS—rekor terendah sepanjang sejarah. Di tengah situasi seperti ini, pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah harus bertindak, melainkan bagaimana kebijakan yang diambil tidak justru menjadi blunder yang memperburuk keadaan. Krisis Multidimensi: Domestik dan Global Di dalam negeri, ekonomi Indonesia sedang tidak "baik-baik saja," meski beberapa pejabat mungkin enggan mengakuinya. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa pada 2024 saja, sekitar 77.000 pekerja kehilangan mata pencaharian, dan angka itu terus bertambah pada a...
Posting Komentar
Baca selengkapnya