Langsung ke konten utama

Kebijakan Strategi Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Part 2 oleh Nurudin Rahman, S.Sos, MAP



Dalam program "Buka Ruang," Nurudin Rahman, S.Sos, MAP, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, penjelasan mengenai berbagai retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Barat. Retribusi adalah imbalan atas jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pengelolaan fasilitas umum, laboratorium pengujian, persewaan alat berat, penyewaan fasilitas seperti mes di Makassar, hingga retribusi atas penggunaan pelabuhan perikanan.

Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain:

  1. Retribusi Jasa Umum - Dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan dinas kehutanan melalui UPTD laboratorium kesehatan untuk pemeriksaan darah, transfusi darah, dan lainnya. Selain itu, dinas kehutanan menyediakan peta kawasan hutan yang dapat membantu memastikan apakah suatu lahan masuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak.

  2. Retribusi Jasa Usaha - Dinas pekerjaan umum (PU) memiliki lab pengujian dan menyediakan persewaan alat berat seperti ekskavator. Selain itu, ada fasilitas rusunawa yang disewakan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau.

  3. Lab Pengujian - Beberapa dinas seperti dinas lingkungan hidup, dinas perindustrian, dan dinas kesehatan memiliki laboratorium untuk pengujian kualitas air, sertifikasi ekspor, dan lain-lain.

  4. Penyediaan Fasilitas Pemerintah - Termasuk penyewaan fasilitas seperti ruang pertemuan, mes di Makassar, dan fasilitas parkir.

  5. Pengembangan Pertanian dan Peternakan - UPTD balai benih padi, hortikultura, dan pembibitan ternak disediakan oleh dinas pertanian untuk membantu para petani dan peternak mendapatkan bibit dan ternak berkualitas.

  6. Pelabuhan Perikanan - Beberapa pelabuhan perikanan juga dikenakan retribusi, terutama bagi kapal yang bersandar di sana, dan pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan.

  7. Digitalisasi - Pemerintah Sulawesi Barat mulai menerapkan sistem pembayaran retribusi berbasis barcode (QRIS) agar lebih mudah dan efisien serta mengurangi risiko kesalahan pengelolaan keuangan oleh pegawai.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dampak Jangka Panjang Kebijakan Prabowo: Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Indonesia

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 telah menjadi perbincangan hangat di kalangan ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Dengan target penghematan hingga Rp 306 triliun, langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fiskal negara yang selama ini mengalami defisit. Namun, di balik ambisi efisiensi ini, terdapat berbagai dampak jangka panjang yang perlu dianalisis lebih dalam. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan efisiensi anggaran Prabowo dapat memengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, baik dari sisi peluang maupun risikonya. Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran Efisiensi anggaran bukanlah konsep baru dalam pemerintahan Indonesia. Namun, langkah yang diambil oleh Prabowo kali ini cukup agresif, mencakup pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sebuah Cerita: Krisis Siber Nasional, Mengamankan PDN dan Memulihkan Kepercayaan Publik

Seminggu terakhir, gemuruh berita tentang lumpuhnya Pusat Data Nasional oleh serangan siber ransomware menggema di seluruh negeri. Saya (Farid) menemukan laporan terbaru dari Detik.com dengan judul yang menggugah, "Dampak PDN Diserang Hacker, Pakar UGM: Kepercayaan Masyarakat Bakal Turun". Berdasarkan berita ini, serangan terhadap PDN telah berlangsung sejak Kamis (20/6/2024), mengakibatkan gangguan serius pada berbagai layanan masyarakat. Salah satu yang paling terkena dampak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan 47 domain layanan mereka termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan KIP Kuliah terganggu parah akibat serangan tersebut. Khususnya, pernyataan Prof. Ridi Ferdiana dari Fakultas Teknik UGM menarik perhatian saya. Ridi mengekspresikan kekecewaannya atas kejadian ini, mengingat pentingnya PDN sebagai aset vital bagi masyarakat Indonesia. Dia menyoroti perlunya perbaikan dalam arsitektur sistem informasi,...
Posting Komentar
Baca selengkapnya