Langsung ke konten utama

Kebijakan Strategi Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Part 2 oleh Nurudin Rahman, S.Sos, MAP



Dalam program "Buka Ruang," Nurudin Rahman, S.Sos, MAP, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, penjelasan mengenai berbagai retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Barat. Retribusi adalah imbalan atas jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pengelolaan fasilitas umum, laboratorium pengujian, persewaan alat berat, penyewaan fasilitas seperti mes di Makassar, hingga retribusi atas penggunaan pelabuhan perikanan.

Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain:

  1. Retribusi Jasa Umum - Dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan dinas kehutanan melalui UPTD laboratorium kesehatan untuk pemeriksaan darah, transfusi darah, dan lainnya. Selain itu, dinas kehutanan menyediakan peta kawasan hutan yang dapat membantu memastikan apakah suatu lahan masuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak.

  2. Retribusi Jasa Usaha - Dinas pekerjaan umum (PU) memiliki lab pengujian dan menyediakan persewaan alat berat seperti ekskavator. Selain itu, ada fasilitas rusunawa yang disewakan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau.

  3. Lab Pengujian - Beberapa dinas seperti dinas lingkungan hidup, dinas perindustrian, dan dinas kesehatan memiliki laboratorium untuk pengujian kualitas air, sertifikasi ekspor, dan lain-lain.

  4. Penyediaan Fasilitas Pemerintah - Termasuk penyewaan fasilitas seperti ruang pertemuan, mes di Makassar, dan fasilitas parkir.

  5. Pengembangan Pertanian dan Peternakan - UPTD balai benih padi, hortikultura, dan pembibitan ternak disediakan oleh dinas pertanian untuk membantu para petani dan peternak mendapatkan bibit dan ternak berkualitas.

  6. Pelabuhan Perikanan - Beberapa pelabuhan perikanan juga dikenakan retribusi, terutama bagi kapal yang bersandar di sana, dan pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan.

  7. Digitalisasi - Pemerintah Sulawesi Barat mulai menerapkan sistem pembayaran retribusi berbasis barcode (QRIS) agar lebih mudah dan efisien serta mengurangi risiko kesalahan pengelolaan keuangan oleh pegawai.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Fenomena Migrasi Kelas Menengah ke Pinggiran Jakarta dan Dampaknya

Narasumber (Kang Yayat): "Saya punya data bahwa banyak orang yang sebelumnya tinggal di pusat Jakarta kini memilih pindah ke pinggiran atau kota satelit. Lihat data BPS: populasi Jakarta Pusat semakin menurun setiap tahun. Pertanyaannya, siapa yang berpindah? Kelas menengah. Contohnya, kawasan elit seperti Menteng tidak lagi seperti dulu. Perumahan-perumahan premium mulai sepi, bahkan mal-mal di pusat kota banyak yang tutup karena tingginya biaya pajak. Ini menunjukkan bahwa kelas menengah merasa lingkungan Jakarta tidak lagi sesuai ekspektasi mereka. Fenomena serupa terjadi di Jakarta Barat, mirip dengan kondisi pasca-kerusuhan 1998 ketika banyak orang pindah karena faktor keamanan. Sekarang, alasan migrasi lebih terkait kualitas hidup. Saya pernah diminta seorang pengembang properti menganalisis penjualan rumah senilai Rp5 miliar per unit—laku keras! Siapa pembelinya? Kelas menengah atas Jakarta yang menginginkan standar hidup lebih tinggi di wilayah pinggiran. Per...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebijakan Kampung Durian Di Desa Saletto oleh Kades Abdul Kadir B

  Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kadir B, Kepala Desa Saletto. Anda sedang menyaksikan BUKA RUANG . Salah satu visi misi saya adalah membangun sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat dianggarkan melalui Dana Desa. Simpel, padat, tapi jelas. Tugas kami di pemerintah desa, salah satunya, adalah menyelenggarakan pemerintahan desa. Sebagai kepala desa, saya bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina musyawarah, serta menjaga kemitraan dengan mitra-mitra desa seperti BPD, Babinkamtibmas, dan Babinsa. Di desa, kami memiliki empat mitra, dan masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksi mereka. Sektor pariwisata adalah konsep menarik bagi kami di Desa Saletto. Kami mengembangkan agrowisata , karena desa kami berada di daerah pegunungan dengan tanah yang sangat subur. Alhamdulillah, kami berinovasi untuk membangun ekosistem dan ekonomi masyarakat. Salah satu inisiatif kami adalah mengembang...
Posting Komentar
Baca selengkapnya