Langsung ke konten utama

Menuju Indonesia Emas 2045: Tantangan dan Harapan Pendidikan



 Dalam sebuah wawancara yang mendalam mengenai tantangan pendidikan di Indonesia, Prof. Abdul Mu'ti, seorang cendekiawan muslim dan pendidik ternama, mengungkapkan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai "Indonesia Emas 2045." Ia menekankan bahwa negara-negara yang kuat dibangun bukan hanya dari sumber daya alam yang berlimpah, namun terutama dari "sumber daya manusia yang hebat." Kekayaan alam, menurutnya, adalah sumber daya yang dapat habis, sementara pengembangan SDM adalah investasi jangka panjang yang tidak akan pernah usang.

"Pilihan untuk memperkuat sumber daya manusia itu adalah pilihan yang harus dilakukan," ujar Prof. Mu'ti. Ia menyoroti pentingnya pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial dan nasional, yang memungkinkan individu serta bangsa bergerak maju di kancah global.

Namun, ketika ditanya mengenai kesiapan Indonesia dalam mencapai visi ini, Prof. Mu'ti mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, meskipun jargon seperti "Merdeka Belajar" telah dicanangkan, tidak ada "roadmap yang jelas untuk membangun bangsa dari sudut sumber daya manusia." Ia merasa bahwa kebijakan pendidikan cenderung berubah-ubah tanpa arah yang konsisten. "Kita seperti deja vu, muter-muter saja," ungkapnya, menyoroti masalah bongkar-pasang kebijakan yang tidak berkelanjutan.

Prof. Mu'ti juga menyampaikan bahwa meskipun inisiatif seperti "Merdeka Belajar" terdengar menjanjikan, masih terdapat kesenjangan antara gagasan dan pelaksanaan di lapangan. Salah satu tantangan terbesar, menurutnya, adalah kurangnya integrasi antara dunia pendidikan dan industri di Indonesia. Ia membandingkan dengan Jerman, di mana sistem pendidikan vokasional sangat selaras dengan industri, menciptakan "keseimbangan antara dunia industri dengan dunia pendidikan."

Sayangnya, di Indonesia, industri masih belum berkembang sekuat negara-negara seperti Jerman atau Korea Selatan. Prof. Mu'ti menilai bahwa "infrastruktur pendidikan dan industri kita tidak mendukung" terwujudnya hubungan yang harmonis antara pendidikan dan dunia kerja. Upaya sebelumnya, seperti mengintegrasikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia usaha, menurutnya gagal mencapai hasil yang diharapkan.

Untuk menuju Indonesia Emas 2045, Prof. Mu'ti menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang kuat, baik dari segi pendidikan, sosial, maupun politik. Ia menggarisbawahi bahwa perubahan besar harus dimulai dari "perubahan mindset," baik di kalangan guru, siswa, maupun pembuat kebijakan. "Teknologi secanggih apapun, penentunya adalah siapa yang menggunakan teknologi itu," tegasnya. Oleh karena itu, pelatihan guru dan pengembangan kemampuan dosen menjadi hal yang krusial untuk memastikan keberhasilan program pendidikan di Indonesia.

Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya tentang memberikan keterampilan kerja, tetapi juga tentang mencetak "manusia yang merdeka," seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan seharusnya membebaskan individu, bukan sekadar mengarahkan mereka pada pekerjaan. Prof. Mu'ti menutup dengan harapan agar visi besar pendidikan Indonesia dapat diwujudkan dengan roadmap yang jelas, sinergi yang kuat antara pendidikan dan industri, serta komitmen yang konsisten dari semua pihak.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...

Dampak Jangka Panjang Kebijakan Prabowo: Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Indonesia

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 telah menjadi perbincangan hangat di kalangan ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Dengan target penghematan hingga Rp 306 triliun, langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fiskal negara yang selama ini mengalami defisit. Namun, di balik ambisi efisiensi ini, terdapat berbagai dampak jangka panjang yang perlu dianalisis lebih dalam. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan efisiensi anggaran Prabowo dapat memengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, baik dari sisi peluang maupun risikonya. Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran Efisiensi anggaran bukanlah konsep baru dalam pemerintahan Indonesia. Namun, langkah yang diambil oleh Prabowo kali ini cukup agresif, mencakup pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan...

Sebuah Cerita: Krisis Siber Nasional, Mengamankan PDN dan Memulihkan Kepercayaan Publik

Seminggu terakhir, gemuruh berita tentang lumpuhnya Pusat Data Nasional oleh serangan siber ransomware menggema di seluruh negeri. Saya (Farid) menemukan laporan terbaru dari Detik.com dengan judul yang menggugah, "Dampak PDN Diserang Hacker, Pakar UGM: Kepercayaan Masyarakat Bakal Turun". Berdasarkan berita ini, serangan terhadap PDN telah berlangsung sejak Kamis (20/6/2024), mengakibatkan gangguan serius pada berbagai layanan masyarakat. Salah satu yang paling terkena dampak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan 47 domain layanan mereka termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan KIP Kuliah terganggu parah akibat serangan tersebut. Khususnya, pernyataan Prof. Ridi Ferdiana dari Fakultas Teknik UGM menarik perhatian saya. Ridi mengekspresikan kekecewaannya atas kejadian ini, mengingat pentingnya PDN sebagai aset vital bagi masyarakat Indonesia. Dia menyoroti perlunya perbaikan dalam arsitektur sistem informasi,...