Langsung ke konten utama

Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Membangun Sulawesi Barat: Dari Data ke Aksi

Dalam sebuah diskusi yang penuh semangat di Sulawesi Barat, Gubernur Akmal Malik menekankan pentingnya data dalam pembangunan daerah. Beliau berpendapat bahwa "data sebagai sebuah substansi yang elementer dalam pemerintahan" sangat krusial untuk menciptakan perencanaan yang baik dan tepat sasaran. Hal ini menjadi langkah awal untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Berkat upaya koordinasi yang kuat, Akmal Malik berambisi untuk menjadikan Sulawesi Barat sebagai rujukan nasional dalam perencanaan desa yang presisi. “Kalau kita melakukan pembangunan itu dengan data yang baik, tidak mustahil data yang kecil ini bisa manfaatnya jauh lebih besar," ungkapnya. Dia menyadari bahwa banyak masalah muncul dari overlay pendanaan antara kabupaten dan provinsi yang tidak efektif.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Akmal menekankan pentingnya kolaborasi dan akurasi data. "Kebijakan yang kita ambil itu betul-betul tepat, tidak usah kita punya dana besar kalau tidak sasaran," katanya, menyoroti kebutuhan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Akmal juga menggagas pendekatan baru dalam menangani stunting, dengan melibatkan masjid dalam program sosial. “Andaikan setiap hari Jumat kita mengedarkan celengan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan, Insya Allah akan signifikan berkurangnya,” ujarnya optimis. Pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi masalah sosial di daerah tersebut.

Beliau tidak hanya berbicara tentang tantangan, tetapi juga tentang pentingnya kesiapan mental dan budaya kerja di lingkungan birokrasi. “Kita ingin membuat sebuah sistem di mana pegawai negeri sipil bangga dengan keahlian mereka, bukan hanya jabatan yang dimiliki,” tuturnya, menjelaskan perubahan budaya yang diharapkan dalam reformasi birokrasi.

Menjelang tahun politik, Akmal mengingatkan agar para birokrat tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. "Kami akan mengabdi kepada perintah, peraturan konstitusi, dan undang-undang. Itulah politik kita sebagai seorang ASN," tegasnya. Pesan ini menjadi pengingat bagi semua untuk fokus pada pelayanan publik dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik.

Melalui visi dan misinya, Akmal Malik berusaha keras untuk membawa Sulawesi Barat menuju masa depan yang lebih baik, dengan menjadikan data dan kolaborasi sebagai fondasi. "Kami berharap pendekatan-pendekatan yang tidak biasa harus kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama," pungkasnya.

Kisah ini adalah pengingat bahwa dengan data yang tepat, kolaborasi yang kuat, dan visi yang jelas, tantangan apapun bisa dihadapi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tantangan dan Strategi SDK-JSM dalam Meningkatkan IPM dan Infrastruktur Sulawesi Barat

  Dr. H. Suhardi Duka, M.M. bersama Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk periode 2025-2030. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta. /Foto/Istimewa /Pikiran Rakyat Sulbar Fenomena ketimpangan pembangunan di Sulawesi Barat menjadi tantangan besar bagi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Jenderal Salim D. Mengga (JSM). Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata nasional dan disparitas infrastruktur antarwilayah yang signifikan, dibutuhkan kebijakan yang strategis dan inovatif untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Tantangan Pembangunan Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sulawesi Barat berada pada angka 70, masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai 74,39. Faktor utama penyebabnya adalah kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang belum optimal. Kurangn...

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...

Menuntaskan Tenaga Kontrak Pemerintah 2025: Keputusan MenPAN-RB Nomor 16/2025 tentang PPPK Paruh Waktu Sebagai Solusi Transformasi Kepegawaian

Penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pada tahun 2025 menandai era baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih efisien, terstruktur, dan profesional. Selama ini, sistem rekrutmen tenaga honorer dinilai tidak pasti dan kurang jelas, menyebabkan banyak tenaga kerja non-ASN menerima upah di bawah standar regional (UMR) serta menimbulkan beban anggaran yang tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pengangkatan tenaga non-ASN sebagai PPPK paruh waktu, memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini bekerja tanpa status dan jaminan yang jelas. Latar Belakang dan Urgensi Penerbitan KepmenPANRB 16/2025 KepmenPANRB 16/2025 lahir sebagai respons terh...