Langsung ke konten utama

Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Membangun Sulawesi Barat: Dari Data ke Aksi

Dalam sebuah diskusi yang penuh semangat di Sulawesi Barat, Gubernur Akmal Malik menekankan pentingnya data dalam pembangunan daerah. Beliau berpendapat bahwa "data sebagai sebuah substansi yang elementer dalam pemerintahan" sangat krusial untuk menciptakan perencanaan yang baik dan tepat sasaran. Hal ini menjadi langkah awal untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Berkat upaya koordinasi yang kuat, Akmal Malik berambisi untuk menjadikan Sulawesi Barat sebagai rujukan nasional dalam perencanaan desa yang presisi. “Kalau kita melakukan pembangunan itu dengan data yang baik, tidak mustahil data yang kecil ini bisa manfaatnya jauh lebih besar," ungkapnya. Dia menyadari bahwa banyak masalah muncul dari overlay pendanaan antara kabupaten dan provinsi yang tidak efektif.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Akmal menekankan pentingnya kolaborasi dan akurasi data. "Kebijakan yang kita ambil itu betul-betul tepat, tidak usah kita punya dana besar kalau tidak sasaran," katanya, menyoroti kebutuhan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Akmal juga menggagas pendekatan baru dalam menangani stunting, dengan melibatkan masjid dalam program sosial. “Andaikan setiap hari Jumat kita mengedarkan celengan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan, Insya Allah akan signifikan berkurangnya,” ujarnya optimis. Pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi masalah sosial di daerah tersebut.

Beliau tidak hanya berbicara tentang tantangan, tetapi juga tentang pentingnya kesiapan mental dan budaya kerja di lingkungan birokrasi. “Kita ingin membuat sebuah sistem di mana pegawai negeri sipil bangga dengan keahlian mereka, bukan hanya jabatan yang dimiliki,” tuturnya, menjelaskan perubahan budaya yang diharapkan dalam reformasi birokrasi.

Menjelang tahun politik, Akmal mengingatkan agar para birokrat tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. "Kami akan mengabdi kepada perintah, peraturan konstitusi, dan undang-undang. Itulah politik kita sebagai seorang ASN," tegasnya. Pesan ini menjadi pengingat bagi semua untuk fokus pada pelayanan publik dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik.

Melalui visi dan misinya, Akmal Malik berusaha keras untuk membawa Sulawesi Barat menuju masa depan yang lebih baik, dengan menjadikan data dan kolaborasi sebagai fondasi. "Kami berharap pendekatan-pendekatan yang tidak biasa harus kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama," pungkasnya.

Kisah ini adalah pengingat bahwa dengan data yang tepat, kolaborasi yang kuat, dan visi yang jelas, tantangan apapun bisa dihadapi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...

Dampak Jangka Panjang Kebijakan Prabowo: Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Indonesia

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 telah menjadi perbincangan hangat di kalangan ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Dengan target penghematan hingga Rp 306 triliun, langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fiskal negara yang selama ini mengalami defisit. Namun, di balik ambisi efisiensi ini, terdapat berbagai dampak jangka panjang yang perlu dianalisis lebih dalam. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan efisiensi anggaran Prabowo dapat memengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, baik dari sisi peluang maupun risikonya. Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran Efisiensi anggaran bukanlah konsep baru dalam pemerintahan Indonesia. Namun, langkah yang diambil oleh Prabowo kali ini cukup agresif, mencakup pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan...

Sebuah Cerita: Krisis Siber Nasional, Mengamankan PDN dan Memulihkan Kepercayaan Publik

Seminggu terakhir, gemuruh berita tentang lumpuhnya Pusat Data Nasional oleh serangan siber ransomware menggema di seluruh negeri. Saya (Farid) menemukan laporan terbaru dari Detik.com dengan judul yang menggugah, "Dampak PDN Diserang Hacker, Pakar UGM: Kepercayaan Masyarakat Bakal Turun". Berdasarkan berita ini, serangan terhadap PDN telah berlangsung sejak Kamis (20/6/2024), mengakibatkan gangguan serius pada berbagai layanan masyarakat. Salah satu yang paling terkena dampak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan 47 domain layanan mereka termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan KIP Kuliah terganggu parah akibat serangan tersebut. Khususnya, pernyataan Prof. Ridi Ferdiana dari Fakultas Teknik UGM menarik perhatian saya. Ridi mengekspresikan kekecewaannya atas kejadian ini, mengingat pentingnya PDN sebagai aset vital bagi masyarakat Indonesia. Dia menyoroti perlunya perbaikan dalam arsitektur sistem informasi,...