Langsung ke konten utama

PJ Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh: Sulawesi Barat, Menggali Potensi Sejati dari Filosofi Malakbi hingga Menjadi Provinsi 'Ngangenin


Di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, Sulawesi Barat mulai menapaki jalannya menuju kemajuan. Dikenal karena kekayaan alam seperti kakao, kopi, dan perikanan, ternyata potensi terbesar dari provinsi ini bukanlah pada sumber daya alamnya saja, melainkan sumber daya manusianya yang luar biasa. "Potensi terbesar di Sulbar itu bukan kakao, bukan kopi, bukan ikan, tapi sumber daya manusianya yang baik-baik," ujar Zudan, menekankan pentingnya masyarakat dalam membangun masa depan Sulawesi Barat.

Filosofi Malakbi: Landasan Kekuatan Sosial Sulbar

Filosofi hidup masyarakat Sulawesi Barat, yakni Malakbi, menjadi fondasi sosial yang kuat. Malakbi mengajarkan penghormatan, saling memuliakan, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. "Malakbi adalah nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat Sulawesi Barat. Di dalamnya, ada penghormatan kepada yang tua, memuliakan sesama, dan menjaga harmoni," jelas Zudan.

Filosofi ini menjadi cerminan kebaikan hati dan solidaritas masyarakat Sulawesi Barat, yang hidup dalam semangat gotong royong dan saling membantu. Nilai-nilai Malakbi ini pun diharapkan menjadi magnet bagi siapa saja yang datang ke Sulawesi Barat, baik sebagai wisatawan maupun investor. "Masyarakat Sulbar harus menjadi masyarakat yang ramah dan penolong, agar wisatawan merasa nyaman dan ingin kembali lagi," tambah Zudan, menghubungkan nilai budaya ini dengan upaya pengembangan sektor pariwisata.

Mengoptimalkan Potensi Alam dengan Inovasi dan Teknologi

Prof. Zudan juga menegaskan bahwa selain mengedepankan nilai sosial, Sulawesi Barat harus mengoptimalkan kekayaan alamnya. Garis pantai yang panjang dan kekayaan laut yang melimpah menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sumber daya unggulan. Namun, Zudan mengingatkan bahwa belum semua potensi ini dikelola dengan baik. "Kita banyak wilayah laut, tapi banyak nelayan yang terpaksa menjual hasil tangkapan langsung ke tengkulak karena belum ada cold storage yang memadai," ujarnya. Ia berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur dengan membangun pelabuhan dan cold storage untuk menyejahterakan para nelayan dan meningkatkan daya saing daerah.

Tidak hanya itu, sektor perkebunan seperti kopi robusta, kakao, dan jagung juga mendapat perhatian. "Orang Sulbar harus bangga dengan produk lokalnya. Meski kualitasnya mungkin belum sempurna, kita harus terus memperbaikinya. Dengan riset dan inovasi, produk kita akan semakin berkualitas tinggi," kata Zudan, menyoroti pentingnya perbaikan berkelanjutan agar Sulawesi Barat semakin unggul di pasar global.

Teknologi untuk Efisiensi dan Peningkatan Layanan Publik

Tantangan lainnya yang dihadapi Sulawesi Barat adalah peningkatan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. Prof. Zudan percaya bahwa pemanfaatan teknologi digital adalah kunci untuk mempercepat kemajuan daerah. "Kita perlu mendorong efektivitas pemerintahan dengan IT. Ini cara kita mempercepat layanan publik dan meningkatkan efisiensi," tegasnya. Dengan teknologi, Sulawesi Barat diharapkan mampu bersaing di era digital dan memanfaatkan peluang ekonomi yang lebih luas.

Harapan untuk Menjadi Provinsi 'Ngangenin'

Dengan segala potensi yang dimiliki, baik alam maupun manusianya, Prof. Zudan bercita-cita menjadikan Sulawesi Barat sebagai provinsi yang selalu dirindukan oleh siapa saja yang pernah mengunjunginya. "Saya ingin Sulawesi Barat menjadi provinsi yang ngangenin, yang selalu dirindukan oleh siapa saja yang pernah datang ke sini," ujarnya penuh harap.

Sulawesi Barat, di bawah kepemimpinan Zudan, kini bersiap untuk mewujudkan masa depan yang gemilang, dengan mengedepankan kekuatan masyarakatnya yang berlandaskan nilai-nilai Malakbi, kekayaan alam yang dikelola secara optimal, dan inovasi teknologi untuk menghadapi tantangan zaman. "Sulawesi Barat itu seperti putri cantik yang sedang tidur, dia belum menggeliat saja, tetapi sudah cantik. Apalagi kalau sudah mulai aktif, dia akan menarik banyak orang untuk datang," ungkap Zudan, dengan penuh keyakinan.

Dengan filosofi kebaikan dan optimisme yang kuat, Sulawesi Barat siap menjadi pusat perhatian, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di mata dunia.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tantangan dan Strategi SDK-JSM dalam Meningkatkan IPM dan Infrastruktur Sulawesi Barat

  Dr. H. Suhardi Duka, M.M. bersama Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk periode 2025-2030. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta. /Foto/Istimewa /Pikiran Rakyat Sulbar Fenomena ketimpangan pembangunan di Sulawesi Barat menjadi tantangan besar bagi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Jenderal Salim D. Mengga (JSM). Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata nasional dan disparitas infrastruktur antarwilayah yang signifikan, dibutuhkan kebijakan yang strategis dan inovatif untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Tantangan Pembangunan Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sulawesi Barat berada pada angka 70, masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai 74,39. Faktor utama penyebabnya adalah kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang belum optimal. Kurangn...

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...

Menuntaskan Tenaga Kontrak Pemerintah 2025: Keputusan MenPAN-RB Nomor 16/2025 tentang PPPK Paruh Waktu Sebagai Solusi Transformasi Kepegawaian

Penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pada tahun 2025 menandai era baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih efisien, terstruktur, dan profesional. Selama ini, sistem rekrutmen tenaga honorer dinilai tidak pasti dan kurang jelas, menyebabkan banyak tenaga kerja non-ASN menerima upah di bawah standar regional (UMR) serta menimbulkan beban anggaran yang tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pengangkatan tenaga non-ASN sebagai PPPK paruh waktu, memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini bekerja tanpa status dan jaminan yang jelas. Latar Belakang dan Urgensi Penerbitan KepmenPANRB 16/2025 KepmenPANRB 16/2025 lahir sebagai respons terh...