Langsung ke konten utama

Sulawesi Barat Bangkit di Tengah Krisis: Program Strategis Gubernur Ali Baal Masdar

 Sulawesi Barat, provinsi yang memisahkan diri dari Sulawesi Selatan pada 2004, telah menempuh perjalanan panjang dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, yang telah memimpin provinsi ini selama tiga tahun terakhir, menyampaikan berbagai program strategisnya untuk memastikan daerah tersebut terus berkembang meskipun dilanda berbagai krisis seperti pandemi COVID-19, gempa bumi, dan bencana alam lainnya.

Salah satu program unggulan yang diusung Ali Baal Masdar adalah program MARASA, yang merupakan singkatan dari Mandiri, Cerdas, dan Sehat. Program ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, stunting, serta pengembangan infrastruktur dan ekonomi.

"Program MARASA adalah solusi bagi kami untuk membangun kemandirian masyarakat, meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan, dan memastikan kesehatan yang baik bagi semua warga Sulawesi Barat," ungkap Ali Baal Masdar dalam wawancara.

Pandemi COVID-19 telah menguji ketangguhan banyak daerah, termasuk Sulawesi Barat. Namun, Gubernur Ali Baal Masdar menekankan pentingnya tidak menyerah dan terus bergerak maju.

"Walaupun dunia dilanda pandemi, kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus terus bekerja maju untuk memastikan masyarakat tidak terpuruk," tegasnya.

Selain itu, program-program yang mendukung sektor pertanian menjadi fokus utama, mengingat Sulawesi Barat merupakan salah satu penghasil utama produk pertanian di Indonesia. Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi di tengah krisis yang melanda.

"Pertanian adalah sektor utama kami. Di masa pandemi ini, sektor pertanian tetap tumbuh dan kami terus memberikan dukungan maksimal," kata Ali Baal Masdar.

Tidak hanya pertanian, sektor infrastruktur juga menjadi perhatian besar dalam pemerintahan Ali Baal Masdar. Pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya menjadi fondasi penting untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Sulawesi Barat dengan provinsi tetangga dan pasar internasional.

Menghadapi berbagai tantangan ini, Gubernur Ali Baal Masdar optimistis bahwa dengan program MARASA yang berfokus pada kemandirian, kecerdasan, dan kesehatan, Sulawesi Barat akan terus bangkit dan bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

"Kita bergerak bersama, tidak boleh diam. Dengan gotong royong dan semangat pantang menyerah, kita yakin Sulawesi Barat akan semakin maju," tutup Ali Baal Masdar.

Cerita ini menggambarkan ketangguhan Sulawesi Barat dalam menghadapi berbagai tantangan, serta komitmen kuat dari Gubernur Ali Baal Masdar untuk terus mendorong kemajuan provinsi yang kaya akan potensi ini.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tantangan dan Strategi SDK-JSM dalam Meningkatkan IPM dan Infrastruktur Sulawesi Barat

  Dr. H. Suhardi Duka, M.M. bersama Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk periode 2025-2030. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta. /Foto/Istimewa /Pikiran Rakyat Sulbar Fenomena ketimpangan pembangunan di Sulawesi Barat menjadi tantangan besar bagi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Jenderal Salim D. Mengga (JSM). Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata nasional dan disparitas infrastruktur antarwilayah yang signifikan, dibutuhkan kebijakan yang strategis dan inovatif untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Tantangan Pembangunan Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sulawesi Barat berada pada angka 70, masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai 74,39. Faktor utama penyebabnya adalah kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang belum optimal. Kurangn...

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...

Menuntaskan Tenaga Kontrak Pemerintah 2025: Keputusan MenPAN-RB Nomor 16/2025 tentang PPPK Paruh Waktu Sebagai Solusi Transformasi Kepegawaian

Penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pada tahun 2025 menandai era baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih efisien, terstruktur, dan profesional. Selama ini, sistem rekrutmen tenaga honorer dinilai tidak pasti dan kurang jelas, menyebabkan banyak tenaga kerja non-ASN menerima upah di bawah standar regional (UMR) serta menimbulkan beban anggaran yang tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pengangkatan tenaga non-ASN sebagai PPPK paruh waktu, memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini bekerja tanpa status dan jaminan yang jelas. Latar Belakang dan Urgensi Penerbitan KepmenPANRB 16/2025 KepmenPANRB 16/2025 lahir sebagai respons terh...