Langsung ke konten utama

Sulawesi Barat Bangkit di Tengah Krisis: Program Strategis Gubernur Ali Baal Masdar

 Sulawesi Barat, provinsi yang memisahkan diri dari Sulawesi Selatan pada 2004, telah menempuh perjalanan panjang dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, yang telah memimpin provinsi ini selama tiga tahun terakhir, menyampaikan berbagai program strategisnya untuk memastikan daerah tersebut terus berkembang meskipun dilanda berbagai krisis seperti pandemi COVID-19, gempa bumi, dan bencana alam lainnya.

Salah satu program unggulan yang diusung Ali Baal Masdar adalah program MARASA, yang merupakan singkatan dari Mandiri, Cerdas, dan Sehat. Program ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, stunting, serta pengembangan infrastruktur dan ekonomi.

"Program MARASA adalah solusi bagi kami untuk membangun kemandirian masyarakat, meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan, dan memastikan kesehatan yang baik bagi semua warga Sulawesi Barat," ungkap Ali Baal Masdar dalam wawancara.

Pandemi COVID-19 telah menguji ketangguhan banyak daerah, termasuk Sulawesi Barat. Namun, Gubernur Ali Baal Masdar menekankan pentingnya tidak menyerah dan terus bergerak maju.

"Walaupun dunia dilanda pandemi, kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus terus bekerja maju untuk memastikan masyarakat tidak terpuruk," tegasnya.

Selain itu, program-program yang mendukung sektor pertanian menjadi fokus utama, mengingat Sulawesi Barat merupakan salah satu penghasil utama produk pertanian di Indonesia. Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi di tengah krisis yang melanda.

"Pertanian adalah sektor utama kami. Di masa pandemi ini, sektor pertanian tetap tumbuh dan kami terus memberikan dukungan maksimal," kata Ali Baal Masdar.

Tidak hanya pertanian, sektor infrastruktur juga menjadi perhatian besar dalam pemerintahan Ali Baal Masdar. Pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya menjadi fondasi penting untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Sulawesi Barat dengan provinsi tetangga dan pasar internasional.

Menghadapi berbagai tantangan ini, Gubernur Ali Baal Masdar optimistis bahwa dengan program MARASA yang berfokus pada kemandirian, kecerdasan, dan kesehatan, Sulawesi Barat akan terus bangkit dan bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

"Kita bergerak bersama, tidak boleh diam. Dengan gotong royong dan semangat pantang menyerah, kita yakin Sulawesi Barat akan semakin maju," tutup Ali Baal Masdar.

Cerita ini menggambarkan ketangguhan Sulawesi Barat dalam menghadapi berbagai tantangan, serta komitmen kuat dari Gubernur Ali Baal Masdar untuk terus mendorong kemajuan provinsi yang kaya akan potensi ini.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...

Dampak Jangka Panjang Kebijakan Prabowo: Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Indonesia

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 telah menjadi perbincangan hangat di kalangan ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Dengan target penghematan hingga Rp 306 triliun, langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fiskal negara yang selama ini mengalami defisit. Namun, di balik ambisi efisiensi ini, terdapat berbagai dampak jangka panjang yang perlu dianalisis lebih dalam. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan efisiensi anggaran Prabowo dapat memengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, baik dari sisi peluang maupun risikonya. Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran Efisiensi anggaran bukanlah konsep baru dalam pemerintahan Indonesia. Namun, langkah yang diambil oleh Prabowo kali ini cukup agresif, mencakup pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan...

Sebuah Cerita: Krisis Siber Nasional, Mengamankan PDN dan Memulihkan Kepercayaan Publik

Seminggu terakhir, gemuruh berita tentang lumpuhnya Pusat Data Nasional oleh serangan siber ransomware menggema di seluruh negeri. Saya (Farid) menemukan laporan terbaru dari Detik.com dengan judul yang menggugah, "Dampak PDN Diserang Hacker, Pakar UGM: Kepercayaan Masyarakat Bakal Turun". Berdasarkan berita ini, serangan terhadap PDN telah berlangsung sejak Kamis (20/6/2024), mengakibatkan gangguan serius pada berbagai layanan masyarakat. Salah satu yang paling terkena dampak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan 47 domain layanan mereka termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan KIP Kuliah terganggu parah akibat serangan tersebut. Khususnya, pernyataan Prof. Ridi Ferdiana dari Fakultas Teknik UGM menarik perhatian saya. Ridi mengekspresikan kekecewaannya atas kejadian ini, mengingat pentingnya PDN sebagai aset vital bagi masyarakat Indonesia. Dia menyoroti perlunya perbaikan dalam arsitektur sistem informasi,...