Langsung ke konten utama

Kepemimpinan Adil Umar bin Abdul Aziz: Pelajaran Berharga untuk Pemerintahan Indonesia

 Kisah Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal sebagai khalifah yang adil, memberikan banyak pelajaran yang relevan untuk perbaikan pemerintahan di Indonesia. Meskipun memimpin hanya selama dua tahun lima bulan, ia berhasil meninggalkan warisan yang kuat dalam hal keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Keadilan yang Menjadi Landasan

Umar bin Abdul Aziz menegaskan pentingnya keadilan sebagai fondasi pemerintahan. Ia pernah berkata:
“Bentengi kotamu dengan keadilan dan bersihkan jalan-jalannya dari kezaliman.”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi harus diterapkan secara nyata dalam setiap aspek pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, ini bisa menjadi prinsip dasar untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi

Khalifah Umar sangat tegas dalam memberantas korupsi di kalangan pejabat pemerintah. Ia tidak ragu untuk memecat mereka yang terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, ia menunjukkan sikapnya:
“Jabatan bukanlah alat untuk meraup kekayaan, melainkan amanah dan beban yang harus ditunaikan secara benar.”
Prinsip ini sangat relevan bagi pemerintah Indonesia yang masih berjuang melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Perlakuan Adil Terhadap Semua Golongan

Umar bin Abdul Aziz dikenal karena perlakuannya yang adil terhadap semua golongan masyarakat, termasuk non-Muslim. Ketika orang Kristen mengeluh tentang penyitaan gereja mereka, ia segera bertindak:
“Orang Kristen juga diusahakan agar tidak dibebani pajak yang mencekik leher.”
Ini menunjukkan bahwa keadilan harus diterapkan tanpa diskriminasi, sebuah nilai penting dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Umar sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia berusaha memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dalam satu kesempatan, ia mengarahkan agar dana zakat digunakan untuk membantu mereka yang berhutang dan menikahkan pasangan yang belum menikah:
“Setiap Muslim yang sedang dalam perjalanan dapat menginap di tempat itu sehari semalam dan kendaraannya juga akan diurus.”
Kebijakan ini mencerminkan perhatian Umar terhadap kesejahteraan sosial, yang dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia untuk lebih fokus pada program-program sosial.

Kesederhanaan dan Keteladanan

Umar bin Abdul Aziz dikenal karena kesederhanaannya meskipun memiliki kekuasaan besar. Ia hidup sederhana dan menolak kemewahan:
“Ia menerima gaji kurang dari jumlah yang didapat bawahannya.”
Sikap ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya dalam hal kesederhanaan dan tanggung jawab sosial.

Kesimpulan

Kisah Umar bin Abdul Aziz memberikan banyak pelajaran berharga mengenai keadilan, transparansi, perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, dan kesederhanaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah Indonesia dapat memperbaiki sistem pemerintahan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Warisan kepemimpinan Umar adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.


sumber: Sali, M. A. (2019). Distinction of Justice and Fairness during Umar Bin Abdul Aziz's Reign. AJIS: Academic Journal of Islamic Studies4(2).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...

Dampak Jangka Panjang Kebijakan Prabowo: Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Indonesia

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 telah menjadi perbincangan hangat di kalangan ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Dengan target penghematan hingga Rp 306 triliun, langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fiskal negara yang selama ini mengalami defisit. Namun, di balik ambisi efisiensi ini, terdapat berbagai dampak jangka panjang yang perlu dianalisis lebih dalam. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan efisiensi anggaran Prabowo dapat memengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, baik dari sisi peluang maupun risikonya. Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran Efisiensi anggaran bukanlah konsep baru dalam pemerintahan Indonesia. Namun, langkah yang diambil oleh Prabowo kali ini cukup agresif, mencakup pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan...

Sebuah Cerita: Krisis Siber Nasional, Mengamankan PDN dan Memulihkan Kepercayaan Publik

Seminggu terakhir, gemuruh berita tentang lumpuhnya Pusat Data Nasional oleh serangan siber ransomware menggema di seluruh negeri. Saya (Farid) menemukan laporan terbaru dari Detik.com dengan judul yang menggugah, "Dampak PDN Diserang Hacker, Pakar UGM: Kepercayaan Masyarakat Bakal Turun". Berdasarkan berita ini, serangan terhadap PDN telah berlangsung sejak Kamis (20/6/2024), mengakibatkan gangguan serius pada berbagai layanan masyarakat. Salah satu yang paling terkena dampak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan 47 domain layanan mereka termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan KIP Kuliah terganggu parah akibat serangan tersebut. Khususnya, pernyataan Prof. Ridi Ferdiana dari Fakultas Teknik UGM menarik perhatian saya. Ridi mengekspresikan kekecewaannya atas kejadian ini, mengingat pentingnya PDN sebagai aset vital bagi masyarakat Indonesia. Dia menyoroti perlunya perbaikan dalam arsitektur sistem informasi,...