Langsung ke konten utama

Mewarisi Keadilan: Pelajaran dari Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz untuk Indonesia

Kisah Umar bin Abdul Aziz, yang menjabat sebagai khalifah pada abad ke-8, merupakan teladan kepemimpinan yang mengedepankan keadilan, integritas, dan kesejahteraan rakyat. Dalam masa pemerintahannya yang singkat namun berpengaruh, ia berhasil menerapkan prinsip-prinsip yang dapat diadopsi untuk perbaikan pemerintahan di Indonesia.

Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya

Umar bin Abdul Aziz dikenal karena komitmennya terhadap keadilan dalam pengelolaan sumber daya negara. Ia menyadari bahwa ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat menyebabkan kecemburuan sosial. Dalam hal ini, ia pernah mengingatkan:

“Bahwasanya kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh ketidakadilan pemerintah dalam pembagian dan pemanfaatan kekayaan negara.”

Kutipan ini menunjukkan pentingnya pemerataan dalam distribusi kekayaan, yang sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia guna mengurangi kesenjangan sosial.

Penegakan Hukum yang Tegas

Umar juga dikenal karena ketegasannya dalam penegakan hukum. Ia tidak ragu untuk memecat pejabat yang terbukti korup dan menyalahgunakan kekuasaan. Dalam suratnya kepada gubernur, ia menekankan:

“Hapuskan semua peraturan yang tidak adil.”

Sikap ini mencerminkan komitmen Umar terhadap keadilan dan transparansi, yang sangat penting untuk diterapkan dalam konteks pemerintahan Indonesia saat ini.

Perlakuan Adil Terhadap Semua Golongan

Umar bin Abdul Aziz memperlakukan semua golongan masyarakat dengan adil, termasuk non-Muslim. Ketika orang Kristen mengeluh tentang penyitaan gereja mereka, ia segera bertindak:

“Kembalikan gereja kepada pemilik asalnya dan jangan bebankan pajak yang memberatkan.”

Ini menunjukkan bahwa keadilan harus diterapkan tanpa diskriminasi, sebuah nilai penting dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Umar sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memprioritaskan distribusi dana zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam satu kesempatan, ia berusaha memastikan bahwa setiap Muslim dapat menerima bantuan:

“Zakat harus dikelola dengan baik agar dapat membantu mereka yang membutuhkan.”

Prinsip ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kesederhanaan dan Integritas

Umar bin Abdul Aziz dikenal karena kesederhanaannya meskipun memiliki kekuasaan besar. Ia hidup sederhana dan menolak kemewahan:

“Seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam kesederhanaan.”

Kesederhanaan ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak hanya fokus pada kekuasaan tetapi juga pada tanggung jawab sosial terhadap rakyatnya.

Kesimpulan

Kisah Umar bin Abdul Aziz memberikan banyak pelajaran berharga tentang keadilan, integritas, perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, dan kesederhanaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah Indonesia dapat memperbaiki sistem pemerintahan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Warisan kepemimpinan Umar adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.


sumber foto: ngelmu.co


sumber: Karnaini, Z. (2021). Concept and Application of Good Governance in Umar Bin Abdul Aziz's Reign. PETITA6, 111.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...

Dampak Jangka Panjang Kebijakan Prabowo: Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Indonesia

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 telah menjadi perbincangan hangat di kalangan ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Dengan target penghematan hingga Rp 306 triliun, langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fiskal negara yang selama ini mengalami defisit. Namun, di balik ambisi efisiensi ini, terdapat berbagai dampak jangka panjang yang perlu dianalisis lebih dalam. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan efisiensi anggaran Prabowo dapat memengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, baik dari sisi peluang maupun risikonya. Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran Efisiensi anggaran bukanlah konsep baru dalam pemerintahan Indonesia. Namun, langkah yang diambil oleh Prabowo kali ini cukup agresif, mencakup pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan...

Sebuah Cerita: Krisis Siber Nasional, Mengamankan PDN dan Memulihkan Kepercayaan Publik

Seminggu terakhir, gemuruh berita tentang lumpuhnya Pusat Data Nasional oleh serangan siber ransomware menggema di seluruh negeri. Saya (Farid) menemukan laporan terbaru dari Detik.com dengan judul yang menggugah, "Dampak PDN Diserang Hacker, Pakar UGM: Kepercayaan Masyarakat Bakal Turun". Berdasarkan berita ini, serangan terhadap PDN telah berlangsung sejak Kamis (20/6/2024), mengakibatkan gangguan serius pada berbagai layanan masyarakat. Salah satu yang paling terkena dampak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan 47 domain layanan mereka termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan KIP Kuliah terganggu parah akibat serangan tersebut. Khususnya, pernyataan Prof. Ridi Ferdiana dari Fakultas Teknik UGM menarik perhatian saya. Ridi mengekspresikan kekecewaannya atas kejadian ini, mengingat pentingnya PDN sebagai aset vital bagi masyarakat Indonesia. Dia menyoroti perlunya perbaikan dalam arsitektur sistem informasi,...