Langsung ke konten utama

Optimalisasi BUMN melalui Danantara: Menyongsong Masa Depan Ekonomi Indonesia

sumber foto:market.bisnis.com

 Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien dan kompetitif di tingkat global. Salah satu langkah strategis terbaru adalah pembentukan Danantara, sebuah perusahaan induk (holding) yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi BUMN guna menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar (Kementerian BUMN, 2024). Dengan model pengelolaan yang terinspirasi dari Temasek Holdings di Singapura, Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam transformasi ekonomi nasional.

Danantara sebagai Instrumen Transformasi BUMN

Danantara memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN dengan mengintegrasikan aset-aset yang tersebar di berbagai sektor. Menurut Rahardjo (2023), pembentukan holding BUMN seperti Danantara dapat memperkuat struktur keuangan, meningkatkan daya investasi, serta memungkinkan penerapan tata kelola yang lebih baik. Dengan sinergi yang lebih kuat antarperusahaan BUMN, diharapkan efisiensi operasional dapat meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Namun, tantangan tetap ada. Salah satu isu utama adalah memastikan bahwa Danantara tidak hanya menjadi perubahan struktural tanpa dampak nyata terhadap peningkatan kinerja BUMN. Studi oleh Widjaja (2022) menunjukkan bahwa holdingisasi BUMN di beberapa negara sering kali menghadapi kendala birokrasi yang kompleks serta kesulitan dalam menyelaraskan strategi antar-entitas yang berbeda. Oleh karena itu, agar Danantara efektif, diperlukan kebijakan yang matang, transparansi dalam pengelolaan, serta pengawasan ketat guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang.

Dampak terhadap Ekonomi Nasional

Keberhasilan Danantara sangat bergantung pada implementasi strateginya dalam meningkatkan sinergi antar-BUMN. Jika dikelola dengan baik, holding ini berpotensi meningkatkan nilai investasi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Menurut laporan Bank Indonesia (2024), optimalisasi BUMN melalui holding dapat meningkatkan efisiensi hingga 20% dan menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI), yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, Danantara juga harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek bisnis dan pelayanan publik. Sebagai entitas yang mengelola aset negara, BUMN tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, sinergi antara Danantara, pemerintah, dan sektor swasta harus diperkuat agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tantangan dan Rekomendasi

Tantangan utama dalam implementasi Danantara adalah perbedaan budaya kerja dan sistem manajemen antar-BUMN yang bergabung di dalamnya. Menurut analisis Suryani (2022), diperlukan transformasi tata kelola perusahaan yang komprehensif, termasuk pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi digital. Transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi prioritas agar konsolidasi ini tidak justru menimbulkan masalah baru, seperti inefisiensi atau potensi praktik korupsi.

Sebagai rekomendasi, pemerintah dan manajemen Danantara harus berfokus pada penguatan kapabilitas digital serta inovasi bisnis. Pemanfaatan teknologi seperti big data, artificial intelligence, dan blockchain dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing global. Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga internasional juga perlu ditingkatkan untuk memperluas jaringan investasi dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif.

Kesimpulan

Optimalisasi BUMN melalui Danantara merupakan langkah strategis yang berpotensi memperkuat ekonomi nasional. Dengan model pengelolaan yang lebih terintegrasi dan profesional, holding ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, menarik investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan yang matang, transparansi dalam pengelolaan, serta pengawasan yang ketat. Jika dikelola dengan baik, Danantara tidak hanya akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.


Daftar Pustaka

  • Bank Indonesia. (2024). Laporan Ekonomi dan Prospek Investasi Nasional. Jakarta: BI Press.
  • Gatot, A. (2025). Danantara: Solusi Optimasi Aset BUMN atau Ladang Baru Korupsi? Retrieved from Goriau.
  • Kementerian BUMN. (2024). Strategi Transformasi BUMN Melalui Holdingisasi. Retrieved from www.bumn.go.id.
  • Prabowo Subianto. (2025). Pernyataan tentang Pembentukan Danantara. Retrieved from CNN Indonesia.
  • Pratama, A. (2023). Konsolidasi BUMN melalui Danantara: Peluang dan Tantangan. Jakarta: Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis.
  • Rahardjo, T. (2023). Holdingisasi BUMN: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi. Jakarta: Penerbit Ekonomi Indonesia.
  • Suryani, D. (2022). Transformasi Tata Kelola BUMN di Era Digital. Bandung: Penerbit Ekonomi Maju.
  • Widjaja, R. (2022). Manajemen Aset dan Efisiensi BUMN di Pasar Global. Bandung: Pustaka Bisnis Internasional.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...

Dampak Jangka Panjang Kebijakan Prabowo: Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Indonesia

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 telah menjadi perbincangan hangat di kalangan ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Dengan target penghematan hingga Rp 306 triliun, langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fiskal negara yang selama ini mengalami defisit. Namun, di balik ambisi efisiensi ini, terdapat berbagai dampak jangka panjang yang perlu dianalisis lebih dalam. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan efisiensi anggaran Prabowo dapat memengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, baik dari sisi peluang maupun risikonya. Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran Efisiensi anggaran bukanlah konsep baru dalam pemerintahan Indonesia. Namun, langkah yang diambil oleh Prabowo kali ini cukup agresif, mencakup pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan...

Sebuah Cerita: Krisis Siber Nasional, Mengamankan PDN dan Memulihkan Kepercayaan Publik

Seminggu terakhir, gemuruh berita tentang lumpuhnya Pusat Data Nasional oleh serangan siber ransomware menggema di seluruh negeri. Saya (Farid) menemukan laporan terbaru dari Detik.com dengan judul yang menggugah, "Dampak PDN Diserang Hacker, Pakar UGM: Kepercayaan Masyarakat Bakal Turun". Berdasarkan berita ini, serangan terhadap PDN telah berlangsung sejak Kamis (20/6/2024), mengakibatkan gangguan serius pada berbagai layanan masyarakat. Salah satu yang paling terkena dampak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan 47 domain layanan mereka termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan KIP Kuliah terganggu parah akibat serangan tersebut. Khususnya, pernyataan Prof. Ridi Ferdiana dari Fakultas Teknik UGM menarik perhatian saya. Ridi mengekspresikan kekecewaannya atas kejadian ini, mengingat pentingnya PDN sebagai aset vital bagi masyarakat Indonesia. Dia menyoroti perlunya perbaikan dalam arsitektur sistem informasi,...