Langsung ke konten utama

Pelantikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: Momentum Efisiensi dan Perubahan Prioritas Anggaran


Hari ini 20 Februari 2025, Jawa Barat menutup babak baru dengan pelantikan Gubernur Dedi Mulyadi. Momen ini menjadi titik awal untuk meluruskan pemahaman tentang konsep efisiensi. Selama ini, efisiensi sering diartikan sebagai pemotongan anggaran. Namun, di Jawa Barat, efisiensi berarti mengalihkan belanja tidak penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, mengubah anggaran untuk pesta atau kegiatan hura-hura menjadi anggaran untuk kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dalam waktu satu bulan, melalui tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar (tanpa campur tangan saya), kami telah melakukan realokasi anggaran. Tim ini terdiri dari 11 orang, dipimpin oleh Dedi Mulyadi, dan mayoritas anggotanya adalah pejabat eselon 3. Hasilnya, kami berhasil mengalihkan belanja tidak penting senilai 5,5 triliun rupiah, dan menargetkan angka 6 triliun rupiah dalam dua hari ke depan.

Prioritas Penggunaan Anggaran

  1. Pendidikan:

    • Membangun 3.333 ruang kelas baru untuk SMA di Jawa Barat, dengan anggaran meningkat dari 60 miliar menjadi 1,2 triliun rupiah.

    • Membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah, dengan target penyediaan ruang kelas baru senilai 4,2 triliun rupiah dalam dua tahun (2026-2027).

  2. Infrastruktur Jalan:

    • Meningkatkan anggaran pembangunan jalan dari 600 miliar menjadi 2,4 triliun rupiah.

  3. Listrik untuk Warga Miskin:

    • Menyediakan sambungan listrik bagi 200.000 warga miskin, dengan anggaran naik dari 20 miliar menjadi 50 miliar rupiah.

  4. Perumahan Warga Miskin:

    • Merenovasi rumah warga miskin dengan biaya 40-50 juta rupiah per unit, dan anggaran meningkat dari 20 miliar menjadi 10 miliar rupiah.

  5. Kesehatan:

    • Membangun rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu baru.

    • Menyediakan 200 unit mobil ambulans untuk daerah terpencil, dilengkapi dengan dokter dan peralatan medis.

Efisiensi Bukan Pemotongan, tapi Realokasi
Efisiensi di Jawa Barat bukan berarti memotong anggaran, melainkan mengalokasikan kembali dana untuk hal-hal yang lebih prioritas. Contohnya, kami meniadakan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri, studi banding, dan seminar yang tidak produktif. Bahkan, anggaran baju dinas gubernur sebesar 150 juta rupiah dan kunjungan luar negeri sebesar 1,5 miliar rupiah dinolkan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kami menargetkan PAD Jawa Barat naik dari 19 triliun menjadi 21 triliun rupiah, sehingga total belanja daerah mencapai 33 triliun rupiah. Dana alokasi bantuan bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar 6 triliun rupiah wajib digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Penanganan Geng Motor dan Premanisme
Untuk mengatasi geng motor dan premanisme, kami akan menerapkan program wajib militer bagi pelaku balapan liar dan tawuran. Program ini akan diintegrasikan ke dalam kurikulum SMA untuk membentuk karakter bela negara, bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar.

Penegakan Hukum dan Transparansi
Sebagai gubernur, saya tidak bisa langsung menangani kasus hukum, tetapi akan memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum. Misalnya, mendorong pengacara untuk mengajukan kasasi atau peninjauan kembali (PK) dalam kasus-kasus tertentu.

Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Kami berkomitmen membangun Jawa Barat yang berkelanjutan, antara lain dengan:

  • Membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di seluruh wilayah.

  • Menata wilayah laut dan membangun dermaga.

  • Mengembangkan sistem transportasi udara lintas daerah.

Penegasan Disiplin dan Akuntabilitas
Saya telah mengeluarkan perintah untuk menonaktifkan kepala sekolah di Depok karena melanggar surat edaran larangan bepergian ke luar provinsi. Selain itu, seluruh penasihat di Pemprov Jabar akan bekerja secara sukarela tanpa honorarium.

Penutup
Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi awal dari kerja nyata untuk Jawa Barat yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama mewujudkan visi ini demi kemajuan masyarakat Jawa Barat.

sumber tulisan :





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tantangan dan Strategi SDK-JSM dalam Meningkatkan IPM dan Infrastruktur Sulawesi Barat

  Dr. H. Suhardi Duka, M.M. bersama Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk periode 2025-2030. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta. /Foto/Istimewa /Pikiran Rakyat Sulbar Fenomena ketimpangan pembangunan di Sulawesi Barat menjadi tantangan besar bagi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Jenderal Salim D. Mengga (JSM). Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata nasional dan disparitas infrastruktur antarwilayah yang signifikan, dibutuhkan kebijakan yang strategis dan inovatif untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Tantangan Pembangunan Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sulawesi Barat berada pada angka 70, masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai 74,39. Faktor utama penyebabnya adalah kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang belum optimal. Kurangn...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Tahapan Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan oleh Wahyudi Iswar

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Menuntaskan Tenaga Kontrak Pemerintah 2025: Keputusan MenPAN-RB Nomor 16/2025 tentang PPPK Paruh Waktu Sebagai Solusi Transformasi Kepegawaian

Penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pada tahun 2025 menandai era baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih efisien, terstruktur, dan profesional. Selama ini, sistem rekrutmen tenaga honorer dinilai tidak pasti dan kurang jelas, menyebabkan banyak tenaga kerja non-ASN menerima upah di bawah standar regional (UMR) serta menimbulkan beban anggaran yang tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pengangkatan tenaga non-ASN sebagai PPPK paruh waktu, memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini bekerja tanpa status dan jaminan yang jelas. Latar Belakang dan Urgensi Penerbitan KepmenPANRB 16/2025 KepmenPANRB 16/2025 lahir sebagai respons terh...
Posting Komentar
Baca selengkapnya