Kelas Kebijakan Publik

  Pendahuluan Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi sorotan utama dalam lanskap perdagangan global. Perang dagang yang terus memanas antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini bukan hanya menciptakan ketegangan bilateral, melainkan juga menimbulkan dampak luas bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari pelarangan ekspor mineral tanah jarang oleh Tiongkok, hingga ancaman tarif baru dari Amerika Serikat terhadap produk elektronik, rangkaian kebijakan ini menjadi simbol ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks. Bagi Indonesia, situasi ini mengandung dua sisi mata uang: potensi risiko ekonomi, namun juga peluang strategis yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi strategi-strategi komprehensif yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ini. Tidak hanya bertahan, tetapi juga memanfaatkan dinamika global ini untuk memperkuat daya s...

  Pendahuluan Dalam rekaman terbaru perbincangan Presiden AS Donald Trump dengan wartawan di  Air Force One , terlihat pola kebijakan luar negeri dan perdagangannya yang tidak konvensional:  campuran diplomasi tidak langsung, tarif sebagai senjata, dan hubungan personal dengan tokoh seperti Elon Musk . Trump menyebut perkembangan positif dalam pembicaraan dengan Iran, situasi Rusia-Ukraina, dan kebijakan tarif terhadap China—semua dalam satu napas, sambil bersiap menonton pertandingan UFC. Pertanyaannya:  Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari pendekatan Trump yang unpredictable ini?  Bagaimana kita harus merespons dinamika global di mana kebijakan ekonomi sering kali ditentukan oleh faktor politik dalam negeri AS, hubungan personal, dan kepentingan industri? Opini ini akan membahas  strategi jangka pendek dan panjang  yang dapat diambil Indonesia untuk  meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang  di tengah ketidakpastian kebijakan global...

Pendahuluan Dari transkrip diskusi antara Maya Ward (Politico) dan Jeff Mason (Reuters) tentang kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump, terlihat jelas bahwa ketidakpastian dan perubahan drastis dalam kebijakan tarif AS—terutama terhadap China—menciptakan gejolak di pasar global. Trump, yang dikenal dengan pendekatan "tarif sebagai senjata", sering kali mengubah keputusan hanya dalam hitungan hari, tergantung pada siapa yang terakhir berbicara dengannya. Pertanyaannya adalah:  Bagaimana Indonesia harus merespons ketidakpastian ini?  Apakah kita harus pasrah pada turbulensi ekonomi global, atau justru melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional? Dalam opini ini, saya akan membahas  strategi jangka pendek dan panjang  yang bisa diambil pemerintah Indonesia untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga  memanfaatkan ketegangan AS-China  sebagai momentum memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi dunia. 1. Memahami Sumber Ketida...

Pernyataan Sandiaga Uno dalam podcast Cuap-Cuap Cuan memberikan gambaran menarik tentang arah kebijakan ekonomi di era pemerintahan baru. "Pak Prabowo itu firm, orangnya decisive strong. Dia percaya dengan strong government dan kebijakannya akan mengarah ke sana," ujarnya. Narasi "strong government" ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah pendekatan yang ingin menciptakan kepastian di tengah turbulensi ekonomi global. Namun, pertanyaannya adalah: apakah konsep strong government ala Prabowo benar-benar bisa menjadi solusi bagi masalah ekonomi Indonesia yang semakin kompleks? Strong Government vs. Market Friendly Policy Salah satu poin kunci yang diangkat Sandiaga adalah tentang pentingnya komunikasi kebijakan. "Ini tugasnya para jubir sekarang untuk menyampaikan bahwa kebijakan Pak Prabowo akan lebih pro-market atau market friendly," tegasnya. Ini adalah sinyal penting, terutama bagi pelaku pasar yang selama ini khawatir dengan kebijakan pop...

 Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu menjadi topik yang menarik sekaligus penuh paradoks. Di satu sisi, kita terus mendengar narasi optimis tentang fundamental ekonomi yang kuat, dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5% di tahun 2025. Namun di sisi lain, realitas di lapangan justru menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan: penurunan konsumsi rumah tangga, melemahnya daya beli, dan volatilitas pasar yang semakin tidak terkendali. Seperti yang diungkapkan Sandiaga Uno dalam podcast Cuap-Cuap Cuan, "Fundamental ekonomi kita sebetulnya belum berubah—enggak bagus, tapi enggak jeblok banget." Tapi pertanyaannya: apakah narasi optimisme ini masih relevan ketika rakyat kecil semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar? Konsumsi yang Tergerus: Alarm Krisis yang Diabaikan Konsumsi rumah tangga selama ini menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, belakangan ini, mesin utama itu mulai kehilangan tenaga. Daya beli masyarakat menurun, terutama di kalanga...

Momen Lebaran seharusnya menjadi waktu di mana uang berputar deras, pasar ramai, dan masyarakat bersuka cita setelah sebulan berpuasa. Namun, tahun ini, suasana Lebaran terasa berbeda. Jumlah pemudik anjlok signifikan—hanya 146,48 juta orang, turun 24% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan sekadar perubahan tren, melainkan sinyal bahaya bahwa daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, sedang merosot tajam. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan penurunan penumpang di hampir semua moda transportasi—bus AKAP turun 10%, pesawat 6,8%, dan kapal laut 4,8%. Ini bukan kebetulan. Ini adalah gejala dari sebuah masalah yang lebih besar: ekonomi Indonesia sedang sakit . Deflasi dan Dilema Daya Beli Yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa Indonesia telah mengalami deflasi sejak Mei 2024 hingga September 2024, dan tren ini berlanjut hingga jelang Ramadan. Deflasi sering dianggap sebagai hal positif karena harga barang turun, tetapi dalam konteks Indo...

Masa libur Lebaran tahun ini seharusnya menjadi momen sukacita setelah sebulan penuh berpuasa, tetapi realitasnya justru meninggalkan rasa pahit di mulut. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belum reda, daya beli masyarakat yang terus merosot, dan terpaan kebijakan tarif impor Amerika Serikat sebesar 32% telah menciptakan badai ekonomi yang sulit dihindari. Rupiah pun terjun bebas, menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS—rekor terendah sepanjang sejarah. Di tengah situasi seperti ini, pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah harus bertindak, melainkan bagaimana kebijakan yang diambil tidak justru menjadi blunder yang memperburuk keadaan. Krisis Multidimensi: Domestik dan Global Di dalam negeri, ekonomi Indonesia sedang tidak "baik-baik saja," meski beberapa pejabat mungkin enggan mengakuinya. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa pada 2024 saja, sekitar 77.000 pekerja kehilangan mata pencaharian, dan angka itu terus bertambah pada a...

  Moderator: "Selepas Lebaran, Jakarta kembali menghadapi gelombang pendatang baru. Di tengah gelombang PHK, siapkah ibu kota menampung 10.000–15.000 pencari kerja? Bagaimana kebijakan Pemprov DKI menyikapi fenomena tahunan ini?" Narasi Pembuka Narator: "Perayaan Lebaran di kampung halaman hampir usai. Arus balik tidak hanya membawa pemudik kembali ke Jakarta, tetapi juga wajah-wajah baru yang mengadu nasib. Mulai dari mengejar mimpi hingga sekadar bertahan hidup. Lantas, masihkah Jakarta menjadi ‘ibu kota’ yang ramah bagi pendatang?" Pandangan Pemprov DKI Narasumber (Ciko Hakim – Staf Gubernur DKI): Penurunan Jumlah Pendatang : Data Dukcapil mencatat penurunan signifikan: 16.000 pendatang (2024) diprediksi turun menjadi 10.000–15.000 (2025). Penyebab: Pengetatan administrasi kependudukan (syarat identitas jelas, keterampilan, dan jaminan pekerjaan). Kebijakan Inklusif : Jakarta tidak menolak pendatang, tetapi memastikan mereka siap berkontribusi. Contoh: Pro...

Moderator: "Mas Imam, langkah konkret apa yang bisa diambil Pemprov DKI untuk membantu daerah asal pendatang mengembangkan potensi warganya?" Tanggung Jawab Nasional dan Peran Jakarta Narasumber (Imam Prasodjo): Mandat Proklamasi : Pembangunan Indonesia harus merata, bukan terpusat di Jakarta. Tugas Jakarta sebagai "ibu kota" adalah mendorong pemerataan dengan menjadi sister city bagi daerah lain. Mindset Baru : Jakarta harus beralih dari pola pikir "menampung pendatang" menjadi "memfasilitasi pengembangan daerah". Contoh: Program community development seperti ketahanan pangan keluarga (bukan food estate skala besar). Fokus pada kemandirian ekonomi lokal agar warga tak perlu migrasi ke Jakarta. Dukungan Finansial : Alokasi APBD Jakarta untuk daerah penyangga (Jabodetabek) melalui hibah atau transfer dana. Catatan Kritis : Selama ketimpangan ekonomi masih ada, arus urbanisasi tak terbendung. Respons Pemprov DKI (Pak Yani): Pemerataan Pemban...

Narasumber (Kang Yayat): "Saya punya data bahwa banyak orang yang sebelumnya tinggal di pusat Jakarta kini memilih pindah ke pinggiran atau kota satelit. Lihat data BPS: populasi Jakarta Pusat semakin menurun setiap tahun. Pertanyaannya, siapa yang berpindah? Kelas menengah. Contohnya, kawasan elit seperti Menteng tidak lagi seperti dulu. Perumahan-perumahan premium mulai sepi, bahkan mal-mal di pusat kota banyak yang tutup karena tingginya biaya pajak. Ini menunjukkan bahwa kelas menengah merasa lingkungan Jakarta tidak lagi sesuai ekspektasi mereka. Fenomena serupa terjadi di Jakarta Barat, mirip dengan kondisi pasca-kerusuhan 1998 ketika banyak orang pindah karena faktor keamanan. Sekarang, alasan migrasi lebih terkait kualitas hidup. Saya pernah diminta seorang pengembang properti menganalisis penjualan rumah senilai Rp5 miliar per unit—laku keras! Siapa pembelinya? Kelas menengah atas Jakarta yang menginginkan standar hidup lebih tinggi di wilayah pinggiran. Per...