Kelas Kebijakan Publik

sumber foto:market.bisnis.com  Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien dan kompetitif di tingkat global. Salah satu langkah strategis terbaru adalah pembentukan Danantara , sebuah perusahaan induk (holding) yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi BUMN guna menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar (Kementerian BUMN, 2024). Dengan model pengelolaan yang terinspirasi dari Temasek Holdings di Singapura, Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam transformasi ekonomi nasional. Danantara sebagai Instrumen Transformasi BUMN Danantara memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN dengan mengintegrasikan aset-aset yang tersebar di berbagai sektor. Menurut Rahardjo (2023), pembentukan holding BUMN seperti Danantara dapat memperkuat struktur keuangan, meningkatkan daya investasi, serta memungkinkan penerapan tata kelola yang lebih baik. Dengan sinergi yang le...

  sumber foto: ekonomi.bisnis.com Kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri telah menjadi topik perdebatan di kalangan pelaku usaha. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025, eksportir di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan diwajibkan menempatkan 100% DHE mereka dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Langkah ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan cadangan devisa Indonesia (Kemenkeu, 2025). Namun, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap eksportir. Di satu sisi, langkah ini dapat dianggap sebagai strategi cerdas untuk memastikan bahwa hasil ekspor berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian domestik. Dengan mengalihkan DHE ke dalam negeri, pemerintah berharap dapat meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat perputaran uang dalam negeri (Airlangga Hartarto, 2025). Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kewaji...

  Dr. H. Suhardi Duka, M.M. bersama Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk periode 2025-2030. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta. /Foto/Istimewa /Pikiran Rakyat Sulbar Fenomena ketimpangan pembangunan di Sulawesi Barat menjadi tantangan besar bagi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Jenderal Salim D. Mengga (JSM). Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata nasional dan disparitas infrastruktur antarwilayah yang signifikan, dibutuhkan kebijakan yang strategis dan inovatif untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Tantangan Pembangunan Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sulawesi Barat berada pada angka 70, masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai 74,39. Faktor utama penyebabnya adalah kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang belum optimal. Kurangn...

Belakangan ini, tagar #KaburAjaDulu menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tagar ini menjadi wadah bagi netizen untuk menyuarakan aspirasi mereka, baik dalam bentuk video, tulisan, maupun meme. Sebagian besar melihatnya sebagai bentuk protes terhadap kondisi di Indonesia, sementara yang lain menganggapnya sebagai strategi nasionalisme, yakni mencari ilmu dan pengalaman di luar negeri sebelum kembali membangun tanah air. Akar Masalah: Frustrasi atau Nasionalisme? Frustrasi: Banyak netizen mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan, daya beli yang menurun, serta persyaratan kerja yang dianggap tidak masuk akal. Beberapa individu melihat "kabur" ke luar negeri sebagai pelarian dari masalah ekonomi dan sosial di Indonesia. Nasionalisme: Sebagian masyarakat memandang "kabur" sebagai langkah strategis untuk menimba ilmu dan pengalaman di luar negeri dengan harapan bisa kembali dan berkontribusi bagi negeri. Mereka berargumen bahwa pengalaman di luar negeri justru memper...

  Hari ini, 20 Februari 2025, menjadi momen penting bagi masyarakat Sulawesi Barat. Suhardi Duka resmi dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Barat dalam sebuah seremoni megah di Istana Negara, Jakarta. Upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini menandai awal dari perjalanan panjang kepemimpinan Suhardi Duka dalam mengemban amanah rakyat. Bersama dengan 960 kepala daerah lainnya, ia menghadapi tugas besar untuk mewujudkan harapan masyarakat di wilayah yang dipimpinnya. Tanggung Jawab Besar di Pundak Suhardi Duka Dalam pernyataannya, Suhardi Duka menegaskan bahwa posisi gubernur bukanlah sekadar jabatan administratif, melainkan sebuah tanggung jawab yang menuntut kerja keras dan dedikasi tinggi. Sebagai salah satu dari 38 gubernur di Indonesia, ia menyadari bahwa ukuran keberhasilannya bukan sekadar retorika, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh rakyat Sulawesi Barat. "Menjadi gubernur itu tidak mudah. Tanggung jawabnya sangat besar kar...

Hari ini 20 Februari 2025, Jawa Barat menutup babak baru dengan pelantikan Gubernur  Dedi Mulyadi . Momen ini menjadi titik awal untuk meluruskan pemahaman tentang konsep   efisiensi . Selama ini, efisiensi sering diartikan sebagai pemotongan anggaran. Namun, di Jawa Barat, efisiensi berarti   mengalihkan belanja tidak penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi masyarakat . Misalnya, mengubah anggaran untuk pesta atau kegiatan hura-hura menjadi anggaran untuk kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam waktu satu bulan, melalui tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar (tanpa campur tangan saya), kami telah melakukan realokasi anggaran. Tim ini terdiri dari 11 orang, dipimpin oleh Dedi Mulyadi, dan mayoritas anggotanya adalah pejabat eselon 3. Hasilnya, kami berhasil mengalihkan belanja tidak penting senilai  5,5 triliun rupiah , dan menargetkan angka  6 triliun rupiah  dalam dua hari ke depan. Prioritas Penggunaan Angga...

Penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pada tahun 2025 menandai era baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih efisien, terstruktur, dan profesional. Selama ini, sistem rekrutmen tenaga honorer dinilai tidak pasti dan kurang jelas, menyebabkan banyak tenaga kerja non-ASN menerima upah di bawah standar regional (UMR) serta menimbulkan beban anggaran yang tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pengangkatan tenaga non-ASN sebagai PPPK paruh waktu, memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini bekerja tanpa status dan jaminan yang jelas. Latar Belakang dan Urgensi Penerbitan KepmenPANRB 16/2025 KepmenPANRB 16/2025 lahir sebagai respons terh...

  Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun 2025 telah menjadi sorotan utama dalam diskusi ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan target penghematan mencapai Rp 306,69 triliun, kebijakan ini berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Namun, berbagai pertanyaan muncul terkait dampaknya terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini akan membahas peluang dan tantangan yang dihadapi sektor ketenagakerjaan akibat kebijakan efisiensi ini. Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran Kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemangkasan anggaran ini menc...

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak awal 2025 telah menjadi perbincangan hangat di kalangan ekonom, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Dengan target penghematan hingga Rp 306 triliun, langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fiskal negara yang selama ini mengalami defisit. Namun, di balik ambisi efisiensi ini, terdapat berbagai dampak jangka panjang yang perlu dianalisis lebih dalam. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan efisiensi anggaran Prabowo dapat memengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, baik dari sisi peluang maupun risikonya. Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran Efisiensi anggaran bukanlah konsep baru dalam pemerintahan Indonesia. Namun, langkah yang diambil oleh Prabowo kali ini cukup agresif, mencakup pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan...