Kelas Kebijakan Publik

"Transformasi Kabinet Prabowo-Gibran: Memerangi Kebocoran Anggaran dan Menguatkan Peran Indonesia di Kancah Global" Dalam kabinet baru yang dibentuk oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming, perhatian besar diberikan pada pemerintahan yang bersih dan tata kelola keuangan yang efektif . Kabinet ini bertujuan untuk memerangi kebocoran anggaran yang selama ini menjadi masalah klasik di Indonesia. Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa menteri dan wakil menteri harus fokus pada kesejahteraan rakyat , serta tidak menggunakan APBN atau APBD untuk kepentingan pribadi, menandakan tekad pemerintah dalam memberantas korupsi . Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menunjuk kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, yang bertugas mengelola APBN dengan lebih baik agar kebijakan fiskal dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. "Kebocoran anggaran adalah masalah klasik yang selalu menjadi perhatian dalam s...

  Kebijakan dan Tantangan Ekonomi Pemerintahan Baru di Bawah Presiden Prabowo Pada tanggal 20 Oktober 2024, Indonesia resmi memulai babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Banyak harapan dan tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal ekonomi. Salah satu tantangan terbesar yang harus diatasi adalah peningkatan serapan tenaga kerja di Indonesia. Data menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja formal terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dari 15,6 juta di tahun 2009-2014 menjadi hanya 2 juta pada periode 2019-2024. Hal ini berimbas langsung pada daya beli masyarakat yang menurun dan memperlambat perputaran ekonomi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong lebih banyak investasi asing masuk ke Indonesia. Saat ini, negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia berhasil menarik investasi besar dari raksasa teknologi global, sementara Indonesia tertinggal. Faktor-faktor seperti kemudahan perizinan dan kepastian huk...

Pada tahun 2024, Indonesia menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang kian memprihatinkan. Hingga Agustus 2024, lebih dari 46.000 pekerja kehilangan pekerjaan , meningkat signifikan dibandingkan 32.064 pekerja yang di-PHK pada paruh pertama tahun tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa dampak PHK masih terus terasa bahkan setelah masa pandemi COVID-19 berlalu. Berbagai sektor terhantam krisis ini, mulai dari manufaktur, tekstil, hingga startup. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mira Sumirat, mengungkapkan bahwa “PHK tidak lagi terbatas pada satu sektor, tetapi telah menyebar luas ke berbagai industri” . Salah satu sektor yang sangat terdampak adalah tekstil, di mana lebih dari 13.800 pekerja kehilangan pekerjaan hanya dari 10 perusahaan. Bahkan, di Jakarta sendiri, lebih dari 7.400 pekerja di-PHK hanya dalam enam bulan pertama tahun ini. Provinsi dengan tingkat PHK tertinggi adalah Jawa Tengah, disusul oleh Jakarta dan Banten. Di sektor startup, situasi...

 V Vero memulai perbincangan dengan penuh semangat. “Kita mau ngomongin tentang Gen Z, generasi yang memiliki tantangan besar dalam masa depan Indonesia. Saya yakin Pijar Foundation yang saya dirikan memiliki peran besar di situ.” Dengan optimisme, ia melanjutkan, “Pijar Foundation adalah lembaga non-profit yang fokus pada pengembangan generasi muda. Kita melihat bahwa Indonesia saat ini mengalami bonus demografi yang besar; 75% dari penduduk kita adalah anak muda.” Di tengah diskusi, Vero menggarisbawahi pentingnya peran generasi muda dalam perkembangan negara. “Di tahun 2030, Indonesia harus menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia, dan pada tahun 2045, kita ingin menjadi negara maju dan termasuk dalam lima besar ekonomi dunia.” Namun, pencapaian ambisi ini tidaklah mudah. “Untuk mencapai itu, kita harus mempersiapkan generasi muda. Dari sekarang hingga 2030, kita hanya memiliki waktu sekitar enam hingga tujuh tahun. Jadi, kita perlu cara-cara yang tidak biasa untuk mengamanka...

Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan serius yang mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. "Kalian makin miskin dan banyak orang akan jatuh miskin," sebuah ungkapan yang menggambarkan kekhawatiran mengenai meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Indonesia mengalami pengangguran tertinggi di Asia Tenggara, dengan PHK massal yang mencapai 50.000 orang, dan tren deflasi yang terus berlangsung selama lima bulan berturut-turut. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa situasi ekonomi Indonesia masih stabil, pernyataan ini dirasa tidak logis oleh sebagian besar masyarakat. "Ekonomi bisa tumbuh, tapi kalau satu orang kaya yang asetnya Rp1 triliun menjadi Rp10 triliun, ya memang ada pertumbuhan, tapi buat mayoritas dari kita, beli beras saja susah," adalah salah satu kutipan yang menggambarkan bagaimana ketimpangan semakin memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Penting untuk memahami bahwa kondisi ini bukanlah sekadar data statist...

 Dalam sebuah wawancara yang mendalam mengenai tantangan pendidikan di Indonesia, Prof. Abdul Mu'ti, seorang cendekiawan muslim dan pendidik ternama, mengungkapkan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai "Indonesia Emas 2045." Ia menekankan bahwa negara-negara yang kuat dibangun bukan hanya dari sumber daya alam yang berlimpah, namun terutama dari "sumber daya manusia yang hebat." Kekayaan alam, menurutnya, adalah sumber daya yang dapat habis, sementara pengembangan SDM adalah investasi jangka panjang yang tidak akan pernah usang. "Pilihan untuk memperkuat sumber daya manusia itu adalah pilihan yang harus dilakukan," ujar Prof. Mu'ti. Ia menyoroti pentingnya pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial dan nasional, yang memungkinkan individu serta bangsa bergerak maju di kancah global. Namun, ketika ditanya mengenai kesiapan Indonesia dalam mencapai visi ini, Prof. Mu'ti mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, meskipun...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal, S.Sos., M.M., Jabatan Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. Anda sedang menyaksikan program BUKA RUANG . Secara garis besar, tugas pejabat fungsional mediator hubungan industrial terdiri dari tiga poin utama. Pertama, pembinaan hubungan industrial. Kedua, pengembangan hubungan industrial. Dan yang ketiga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tugas yang sering kami laksanakan adalah terkait dengan pembinaan hubungan industrial. Pembinaan ini dimulai dengan melakukan pendataan ke perusahaan-perusahaan. Pendataan ini mencakup sarana hubungan industrial yang ada di perusahaan. Sarana hubungan industrial meliputi adanya Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, apakah pengusaha tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), keberadaan LKS Bipartit, serta peraturan perusahaan. Kami juga mengevaluasi apakah perusahaan telah membentuk LKS Tripartit, mengikuti pera...

Nama saya Muhammadong, SE., M.AP., Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Barat. Saat ini, Anda sedang menyaksikan Buka Ruang . Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, kami di Bidang Hubungan Industrial memiliki beberapa tugas dan fungsi utama. Pertama, sesuai dengan Pasal 107, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, bertugas melakukan bimbingan terkait syarat-syarat kerja, kelembagaan hubungan industrial, pengupahan, serta jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja. Selain itu, kami juga bertugas memberikan bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik lintas kabupaten/kota maupun antarprovinsi. Yang kedua, kami melaksanakan tugas sebagaimana diatur pada Ayat 1, yaitu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Pembinaan syarat kerja, kelembagaan, dan kerjasama hubungan industrial. Pengupahan dan jaminan sosial ...

Dalam program "Buka Ruang," Nurudin Rahman, S.Sos, MAP, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat,  penjelasan mengenai berbagai retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Barat. Retribusi adalah imbalan atas jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pengelolaan fasilitas umum, laboratorium pengujian, persewaan alat berat, penyewaan fasilitas seperti mes di Makassar, hingga retribusi atas penggunaan pelabuhan perikanan. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain: Retribusi Jasa Umum - Dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan dinas kehutanan melalui UPTD laboratorium kesehatan untuk pemeriksaan darah, transfusi darah, dan lainnya. Selain itu, dinas kehutanan menyediakan peta kawasan hutan yang dapat membantu memastikan apakah suatu lahan masuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak. Retribusi Jasa Usaha - Dinas pekerjaan umum (PU) memiliki lab pengujian dan menyediakan persewaan alat be...

  Dalam program "Buka Ruang," Nurudin Rahman, S.Sos, MAP, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menjelaskan mengenai berbagai aspek pendapatan daerah dan upaya meningkatkan kemandirian fiskal di provinsi tersebut. Saat ini, pendapatan asli daerah (PAD) baru mencapai sekitar 18% dari total APBD, sehingga ketergantungan pada transfer dari pusat masih signifikan. Nurudin menyoroti berbagai jenis pajak yang dikelola oleh Provinsi Sulawesi Barat, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Setiap pajak memiliki kontribusi berbeda untuk pendapatan daerah. Misalnya, pajak kendaraan bermotor dikenakan setiap tahun, sedangkan bea balik nama berlaku saat pembelian kendaraan baru atau bekas. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, seperti kepolisian, Jasa Raharja, dan pemerintah daerah dalam memungut pajak, terutama untuk pajak kenda...

  Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kadir B, Kepala Desa Saletto. Anda sedang menyaksikan BUKA RUANG . Salah satu visi misi saya adalah membangun sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat dianggarkan melalui Dana Desa. Simpel, padat, tapi jelas. Tugas kami di pemerintah desa, salah satunya, adalah menyelenggarakan pemerintahan desa. Sebagai kepala desa, saya bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina musyawarah, serta menjaga kemitraan dengan mitra-mitra desa seperti BPD, Babinkamtibmas, dan Babinsa. Di desa, kami memiliki empat mitra, dan masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksi mereka. Sektor pariwisata adalah konsep menarik bagi kami di Desa Saletto. Kami mengembangkan agrowisata , karena desa kami berada di daerah pegunungan dengan tanah yang sangat subur. Alhamdulillah, kami berinovasi untuk membangun ekosistem dan ekonomi masyarakat. Salah satu inisiatif kami adalah mengembang...

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyudi Iswar, Analis Kebijakan Ahli Muda di Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat. Anda saat ini berada di program BUKA RUANG . Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan agenda setting dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam studi kebijakan publik, secara umum proses agenda setting merupakan tahapan yang melibatkan transformasi dari isu atau masalah privat menjadi isu publik, yang kemudian diangkat menjadi agenda pemerintahan. Proses ini adalah bagian penting dalam ruang lingkup agenda setting . Mengacu pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), kualitas agenda setting menjadi salah satu subdimensi dalam indeks tersebut. Indeks Kebijakan Publik sendiri memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi perencanaan kebijakan dan dimensi evaluasi serta kemanfaatan kebijakan. Agenda setting termasuk dalam dimensi perencanaan kebijakan, bersama dengan s...

Saya, Muhammad Haksa Kharakan, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Mamuju, saat ini berada dalam program BUKA RUANG . Tugas utama dari bidang Sumber Daya Air di bawah naungan Dinas PUPR, khususnya di Kabupaten Mamuju, adalah menyiapkan bahan, menyelenggarakan pengawasan, pemeliharaan, evaluasi, serta pengendalian sumber daya air. Kami juga bertanggung jawab untuk mengawasi sumber daya air di wilayah-wilayah sungai sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku. Visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Mamuju terkait dengan sumber daya air di Dinas PUPR adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik serta ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan sumber daya air. Contoh kegiatan tersebut adalah normalisasi sungai, penguatan tebing, pengerukan saluran buang, dan peningkatan daerah irigasi, khususnya di wilayah persawahan yang masih dalam kewenangan Kabupaten Mamuju. Beber...

  Pendidikan adalah fondasi utama untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul, yang nantinya akan menentukan masa depan bangsa. Namun, di Indonesia, kita masih menghadapi sejumlah tantangan besar dalam dunia pendidikan. Mirisnya, banyak pelajar yang bahkan tak memahami hal-hal dasar yang seharusnya menjadi pengetahuan umum. Menurut sebuah penelitian Kemendikbudristek pada 2022, sebanyak 70% anak Indonesia dapat membaca, tetapi tidak bisa memahami apa yang mereka baca. Ini menggambarkan adanya masalah serius dalam sistem pendidikan kita. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN atau setara dengan 660 triliun untuk pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari memadai. “Kalau soal kuantitas, angka putus sekolah di Indonesia semakin menurun, tapi kualitasnya sangat tertinggal.” Kesenjangan antara pelajar dari keluarga mampu dan tidak mampu semakin terasa, karena sistem pendidikan kita masih bersifat "pay to win" – di mana pendidikan yang ...

  "Sampah bukanlah momok yang menakutkan, tapi peluang yang menanti untuk dikelola dengan bijak." — Moh. Jumadil Tappawali, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam upaya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan komitmen dan inovasi yang patut diapresiasi. Melalui program yang dipimpin oleh Kepala Dinas, Moh. Jumadil Tappawali, langkah-langkah strategis telah diambil untuk mengubah masalah sampah menjadi peluang ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat. Prioritas Pemerintah Baru Sejak dilantik pada 9 Januari 2024, PJ Bupati Polewali Mandar langsung mengambil langkah tegas untuk menangani masalah persampahan. "Beliau langsung memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan langkah-langkah aksi untuk menangani masalah sampah yang sudah mulai meresahkan masyarakat," ungkap Jumadil. Dengan semangat baru, Dinas Lingkungan Hidup mengerahkan tim untuk membersihkan tumpukan sampah y...

  Menggali Potensi Diri Dr. Suhardi Duka, seorang akademisi dan pemimpin yang terampil, mengawali perjalanan hidupnya dengan cita-cita untuk membawa perubahan di Sulawesi Barat. Di tengah kesibukannya, ia sering merenung di sudut perpustakaan kampusnya, mengingat kembali kalimat yang selalu menginspirasinya: “Kepemimpinan yang baik dimulai dari kemampuan untuk mengenali dan menggali potensi diri.” Dengan latar belakang pendidikan yang solid, Suhardi menyadari bahwa pengetahuan bukanlah satu-satunya kunci untuk sukses. “Kepemimpinan sejati membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini,” katanya kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang dalam proses mengembangkan diri. Visi untuk Masa Depan Ketika terjun ke dunia politik, Suhardi membawa visi yang kuat untuk daerahnya. Ia ingin menjadikan Sulawesi Barat sebagai daerah yang mandiri dan berdaya saing. Dalam sebuah seminar di Makassar, ia menyampaikan dengan tegas, “Kita harus me...

  Perjalanan Seorang Visioner Di tengah dinamika dunia yang kian kompleks, muncul sosok pemimpin yang penuh dedikasi: Prof. Zudan Arif Fakhrulloh. Dalam perjalanan kariernya, ia telah menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukan hanya sekadar penguasa, tetapi juga penggerak perubahan yang membawa dampak nyata bagi masyarakat. Dalam sebuah diskusi di ruang kerjanya yang sederhana namun penuh semangat, Prof. Zudan mengungkapkan visinya dengan tegas, “ Saya tidak ingin ASN kita hanya menjadi tukang stempel. Mereka harus bisa berkontribusi untuk masyarakat. ” Membangun ASN yang Berdaya Saing Prof. Zudan menyadari bahwa untuk mencapai visi tersebut, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu ditingkatkan. Ia mengamati bahwa banyak ASN terjebak dalam zona nyaman, sehingga tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. “ Kayu mati ditanam di mana pun mati, enggak tumbuh. Bagi saya yang penting, mereka tidak ganggu, ” ujarnya, mengidentifikasi bahwa ada sejumlah “deadwood” dalam sistem. ...

 Di Sulawesi Barat, di tengah riuhnya hiruk-pikuk politik dan tantangan pembangunan, terdapat sosok Dr. Suhardi Duka, seorang politisi yang tak hanya memiliki visi, tetapi juga komitmen kuat untuk memajukan daerahnya. Dalam perjalanan hidupnya, Suhardi tak hanya berjuang untuk meraih posisi, tetapi juga berusaha membangun kepercayaan di antara masyarakatnya. Penggalan Masa Lalu Kisahnya dimulai saat ia terpilih sebagai Ketua DPRD. "Saya menghitung hitungan cerdas," ujarnya dengan penuh keyakinan. Suhardi menyadari bahwa keputusan-keputusan penting tak boleh diambil sembarangan. Dia menggambarkan bagaimana saat itu, di tahun 2004, setiap langkahnya menjadi pertaruhan yang harus dihitung dengan seksama. Kepemimpinannya di DPRD tak hanya sebuah jabatan; ia memanfaatkan posisi itu untuk membangun fondasi yang kuat bagi masa depannya. "Kamu harus SWAT semua," tegasnya, mengingatkan bahwa memahami kekuatan dan kelemahan diri adalah kunci untuk menghadapi tantangan. Peluan...

 Di tengah riuhnya panggung politik Sulawesi Barat, nama Prof. Husein Syam mencuat dengan keyakinan dan komitmen kuat untuk membawa perubahan besar bagi tanah kelahirannya. Seorang akademisi yang telah lama berkarier di dunia pendidikan, Prof. Husein bukan sekadar seorang cendekiawan, tetapi juga seorang manajer ulung yang kini siap mengambil peran lebih besar sebagai pemimpin daerah. Wawancara ini memperlihatkan pandangan dan rencananya yang luas, menyentuh berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga kemaritiman, yang ia yakini sebagai kunci kemajuan bagi Sulawesi Barat. Dalam perbincangannya, Prof. Husein mengangkat berbagai masalah yang masih menghambat kemajuan daerah ini dan menawarkan solusi-solusi konkret yang didasari oleh pengalamannya sebagai pemimpin di institusi pendidikan. Namun lebih dari itu, dia juga berbicara tentang niat tulusnya untuk berjuang bersama masyarakat dalam memajukan Sulawesi Barat. Baginya, politik bukanlah tujuan, melainkan alat untuk membangun. Pe...

 Sebuah daerah bernama Mamuju Tengah masyarakatnya yang ramah dan penuh semangat selalu mencari cara untuk mengubah nasib mereka. Di sinilah muncul seorang pemimpin baru yang bertekad mengubah Mamuju Tengah menjadi daerah yang lebih baik, yaitu Pak Sahrul. Menyusuri Jalan-jalan Berliku Pak Sahrul lahir dan besar di Mamuju Tengah. Sejak kecil, ia melihat bagaimana masyarakatnya berjuang di tengah berbagai tantangan, terutama dalam hal infrastruktur. Jalan-jalan yang rusak dan sulit dilalui menjadi hal biasa bagi masyarakat. “Semua desa ini berteriak-teriak persoalan jalan,” keluh Pak Sahrul dalam salah satu kesempatan. Ia tahu bahwa tanpa perbaikan infrastruktur, tidak mungkin masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dan peluang ekonomi. Maka, ketika terpilih menjadi anggota DPRD, Pak Sahrul langsung berkomitmen untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada. Dia berjalan dari desa ke desa, mendengarkan keluhan warga, dan mencari solusi. “Kita harus menjadikan infrastruktur jalan ini seba...

 Sulawesi Barat, provinsi yang memisahkan diri dari Sulawesi Selatan pada 2004, telah menempuh perjalanan panjang dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, yang telah memimpin provinsi ini selama tiga tahun terakhir, menyampaikan berbagai program strategisnya untuk memastikan daerah tersebut terus berkembang meskipun dilanda berbagai krisis seperti pandemi COVID-19, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Salah satu program unggulan yang diusung Ali Baal Masdar adalah program MARASA , yang merupakan singkatan dari Mandiri, Cerdas, dan Sehat . Program ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, stunting, serta pengembangan infrastruktur dan ekonomi. "Program MARASA adalah solusi bagi kami untuk membangun kemandirian masyarakat, meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan, dan memastikan kesehatan yang baik bagi semua warga Sulawesi Barat," ungkap Ali Baal Masdar da...

Di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, Sulawesi Barat mulai menapaki jalannya menuju kemajuan. Dikenal karena kekayaan alam seperti kakao, kopi, dan perikanan, ternyata potensi terbesar dari provinsi ini bukanlah pada sumber daya alamnya saja, melainkan sumber daya manusianya yang luar biasa. "Potensi terbesar di Sulbar itu bukan kakao, bukan kopi, bukan ikan, tapi sumber daya manusianya yang baik-baik," ujar Zudan, menekankan pentingnya masyarakat dalam membangun masa depan Sulawesi Barat. Filosofi Malakbi: Landasan Kekuatan Sosial Sulbar Filosofi hidup masyarakat Sulawesi Barat, yakni Malakbi , menjadi fondasi sosial yang kuat. Malakbi mengajarkan penghormatan, saling memuliakan, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. "Malakbi adalah nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat Sulawesi Barat. Di dalamnya, ada penghormatan kepada yang tua, memuliakan sesama, dan menjaga harmoni," jelas Zudan. Filosofi ini ...

Dalam sebuah diskusi yang penuh semangat di Sulawesi Barat, Gubernur Akmal Malik menekankan pentingnya data dalam pembangunan daerah. Beliau berpendapat bahwa "data sebagai sebuah substansi yang elementer dalam pemerintahan" sangat krusial untuk menciptakan perencanaan yang baik dan tepat sasaran. Hal ini menjadi langkah awal untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Berkat upaya koordinasi yang kuat, Akmal Malik berambisi untuk menjadikan Sulawesi Barat sebagai rujukan nasional dalam perencanaan desa yang presisi. “Kalau kita melakukan pembangunan itu dengan data yang baik, tidak mustahil data yang kecil ini bisa manfaatnya jauh lebih besar," ungkapnya. Dia menyadari bahwa banyak masalah muncul dari overlay pendanaan antara kabupaten dan provinsi yang tidak efektif. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Akmal menekankan pentingnya kolaborasi dan akurasi data. "Kebijakan yang kita ambil itu betul-betul tepat, tidak usah kita punya dana besar ...